BANDAR LAMPUNG — Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Lampung berlangsung khidmat dengan dihadiri ribuan aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Gubernur Lampung memimpin langsung jalannya upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB.
Dalam pidatonya, Gubernur mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. "Kebhinekaan adalah kekayaan kita. Tidak ada ruang bagi intoleransi di Lampung," ujarnya di hadapan peserta upacara.
Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi dengan komposisi penduduk multietnis terpadat di Sumatera. Suku Lampung, Jawa, Sunda, Bali, dan Tionghoa hidup berdampingan selama puluhan tahun. Gubernur menilai kerukunan ini harus terus dijaga melalui pendidikan dan dialog antarbudaya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan toleransi di sekolah-sekolah dan komunitas. Program ini mencakup pelatihan guru tentang moderasi beragama serta festival budaya tahunan yang melibatkan seluruh etnis di Lampung.
Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Lampung menghadirkan rangkaian acara yang tidak biasa. Selain upacara bendera, Pemprov menggelar pameran kuliner dan kerajinan dari 15 kabupaten/kota. Setiap stan menampilkan produk khas daerah yang mencerminkan akulturasi budaya.
Gubernur menyebut pameran ini sebagai bentuk nyata bahwa Pancasila bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. "Bukan hanya di pidato, tapi juga di piring dan kain tenun yang kita pakai," katanya sambil meninjau stan-stan pameran.
Sejumlah tokoh masyarakat menyambut positif penekanan pada kebhinekaan dalam peringatan tahun ini. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung menilai pesan gubernur relevan dengan kondisi sosial politik terkini. "Kami berharap semangat ini tidak berhenti di upacara, tapi berlanjut ke kebijakan konkret," ujarnya.
Pemprov Lampung berencana merilis peta jalan penguatan toleransi hingga 2029. Dokumen tersebut akan memuat target indikator kerukunan di setiap kabupaten/kota serta mekanisme penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal. Gubernur menargetkan peta jalan ini rampung pada Agustus 2026.