Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Infrastruktur lewat Sinergi dengan BPKP

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung guna memperkuat pengawasan strategis sektor infrastruktur pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengawasan yang kuat dan berbasis rekomendasi strategis menjadi kunci keberhasilan program pembangunan daerah.

“Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta perekonomian Lampung,” ujar Marindo saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Lampung di Kantor Gubernur, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki posisi strategis, khususnya dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Marindo menambahkan, penguatan pengawasan sektor infrastruktur sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Pendampingan dan pengawasan berbasis risiko dari BPKP menjadi elemen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir, serta rencana penguatan pengawasan pada tahun mendatang. Pemprov Lampung berharap sinergi yang terjalin mampu memperkuat sektor infrastruktur dan pertanian sebagai pilar utama penopang ekonomi daerah.

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala BKD Lampung Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung.