LAMPUNG — Kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir dipicu perpindahan konsumen dari bahan bakar nonsubsidi ke bahan bakar subsidi. Selisih harga Pertamax dan Pertalite yang lebar membuat pengguna BBM nonsubsidi berbondong-bondong beralih mengisi Pertalite. Antrean pun meluber ke badan jalan dan memicu kemacetan di beberapa titik.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut disparitas harga sebagai akar persoalan. Menurutnya, konsumen yang tadinya membeli BBM nonsubsidi berpindah ke BBM bersubsidi, sehingga antrean yang semula terjadi di jalur nonsubsidi kini berpindah dan meningkat di jalur subsidi. Pernyataan itu disampaikan Andi Sudirman pada Senin (14/9).
Pjs Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, sebelumnya menyatakan antrean turut dipengaruhi perilaku pembelian berlebihan atau panic buying. Sebagian warga melihat antrean di SPBU lalu khawatir tidak kebagian BBM, sehingga berbondong-bondong datang mengisi bahan bakar.
Kondisi itu memunculkan anggapan stok BBM menipis. Okky menegaskan persediaan BBM masih aman dan cukup, serta distribusinya berjalan lancar.
Di sisi pasokan, Andi Sudirman menyebut terjadi kenaikan signifikan suplai BBM untuk wilayah Sulsel. Jika sebelumnya pasokan berada di kisaran 700 kiloliter (KL), kini dalam kondisi tertentu bisa mencapai 1.300 KL.
Penambahan pasokan dinilai belum sepenuhnya mengurai antrean karena permintaan ikut melonjak. Ia mengusulkan agar Pertamina menganalisis dampak migrasi konsumen untuk menghitung berapa kuota BBM yang perlu ditambahkan ke Sulsel.
Pemprov Sulsel mengeluarkan surat bernomor 670/2478/DESDM yang diteken Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Kasman. Melalui surat itu, sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang mengisi BBM subsidi di semua SPBU diberlakukan mulai Sabtu (13/9).
Motor dan mobil diizinkan mengisi BBM berdasarkan angka terakhir pada pelat kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal pemberlakuan. Aturan ini dikecualikan bagi ojek online (ojol). Pemprov Sulsel juga menerapkan sekolah daring untuk mengurangi mobilitas siswa.
Kebijakan lain: pengisian BBM bagi truk hanya dilayani pada malam hari, pukul 21.00 Wita hingga 06.00 Wita, guna menghindari penumpukan pada jam operasional siang. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan mengisi BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah.
Langkah ini ditujukan untuk mencegah panic buying dan pengisian berulang. Andi Sudirman menegaskan kebijakan ganjil-genap dan sekolah daring bersifat sementara dan pelaksanaannya akan terus dievaluasi sesuai kondisi lapangan.
Menurut Andi Sudirman, aturan-aturan tersebut mulai menunjukkan hasil dan antrean di SPBU berangsur terurai. Namun ia menilai pasokan dan kuota BBM tetap harus menjadi perhatian serius.
Dalam rapat evaluasi dan monitoring penanganan antrean BBM di Rujab Gubernur Sulsel pada Senin (14/9) yang dihadiri unsur Forkopimda Sulsel dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, ia mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan tersebut.
Andi Sudirman menambahkan seluruh kebijakan penanganan BBM di lapangan akan dicabut secara bertahap begitu pasokan kembali siap dan antrean dapat dikendalikan. Ia berharap situasi bisa segera normal kembali.
Pemprov Sulsel bersama Pertamina membuka layanan Modular SPBU di kawasan CPI Makassar mulai Senin (14/9). Tiga unit Modular SPBU beroperasi khusus melayani sepeda motor untuk pengisian BBM subsidi maksimal 3 liter per kendaraan.
Warga yang ingin mengisi BBM dipersilakan datang ke kawasan CPI dengan menerapkan antrean yang tertib dan disiplin.