BANDAR LAMPUNG — Data pemantauan BMKG Lampung mencatat 111 titik panas dengan rincian 10 titik berstatus tingkat kepercayaan rendah, 100 titik menengah, dan satu titik tinggi. Kabupaten Way Kanan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, mencapai 27 titik. Kondisi ini diperparah dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas sejak Jumat (21/8) dan masih dalam proses penanganan tim gabungan hingga Sabtu.
Nessy menilai data tersebut merupakan peringatan keras bagi Lampung. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman saat api sudah membesar, melainkan harus mengutamakan pencegahan dan kesiapsiagaan ketika indikasi titik panas mulai muncul.
“Data ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Kalau sudah ada indikasi dan titik panas, langkah pencegahan harus segera diperkuat,” kata Nessy dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Nessy menyoroti kesiapan di lapangan, terutama di wilayah dengan kerawanan tinggi. Ia meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta mekanisme respons cepat. Kondisi medan yang sulit dijangkau kendaraan di Way Kambas disebut menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman.
“Yang paling penting adalah kesiapan. Kita harus tahu daerah mana yang rawan, bagaimana aksesnya, siapa yang bergerak ketika ada kejadian, dan bagaimana koordinasinya. Jangan sampai ketika bencana terjadi kita baru mencari siapa yang harus bertindak,” ujarnya.
Ancaman karhutla kian nyata karena sejumlah wilayah Lampung tengah dilanda kekeringan. Data BMKG mencatat beberapa lokasi telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dalam kategori sangat panjang, dengan durasi lebih dari 45 hari dan sebagian mencapai 55 hari. Kondisi ini membuat lahan kering dan mudah terbakar, sehingga potensi api meluas semakin besar.
Legislator dari Dapil Lampung II ini mengingatkan bahwa upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau asap mencurigakan di lingkungannya.
“Karhutla bukan hanya persoalan pemerintah. Masyarakat juga menjadi bagian penting dari sistem pencegahan. Kalau ada api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan dianggap kecil karena dalam kondisi kering api bisa cepat meluas,” katanya.
Nessy menegaskan komitmennya untuk mengawal aspek mitigasi bencana di Lampung melalui fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI. Ia berharap langkah pencegahan di daerah bisa diperkuat sebelum dampak yang lebih besar terjadi. Sebelumnya, BPBD Lampung menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan menyiapkan opsi water bombing apabila karhutla meluas serta sulit dijangkau melalui operasi darat.