LAMPUNG — Otorita IKN bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan OJK Kalimantan Timur-Kalimantan Utara baru saja meluncurkan Akademi SIAPIK 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong inklusi perbankan, serta memperluas akses modal bagi UMKM di wilayah inti IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pelatihan Pencatatan Keuangan Digital dan Akses Modal Langsung
Inti dari Akademi SIAPIK adalah pengenalan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Aplikasi ini memudahkan pelaku usaha mencatat dan mengelola keuangan secara rapi, akurat, dan terstruktur. Para peserta juga diajarkan tata kelola keuangan sederhana, termasuk cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha.
Setelah sesi pelatihan, panitia memfasilitasi Business Matching, forum pertemuan tatap muka antara UMKM dengan perwakilan lembaga jasa keuangan dan perbankan. Di forum ini, pelaku usaha bisa menyampaikan profil usaha, kebutuhan modal, dan membuka peluang kerja sama tanpa perantara.
UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi IKN, Bukan Sekadar Penonton
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menegaskan, program peningkatan kapasitas ini adalah bukti pembangunan IKN dijalankan dengan semangat kebersamaan. “Pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Maka kami terus memperkuat pelaku usaha agar mereka mampu menangkap berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang,” ujar Alimuddin dalam keterangan resmi.
Ia mendorong para pelaku UMKM untuk saling bersinergi. Menurutnya, produk satu UMKM bisa menjadi bahan baku atau pelengkap bagi usaha lainnya. “Bersama kita membangun rantai ekonomi saling menguatkan. UMKM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika bersatu, kekuatan akan jauh lebih besar,” tambahnya.
Rekam Jejak Pembinaan: Dari Pemasaran Digital hingga Sertifikasi Halal
Sejak 2025, Otorita IKN telah menjalankan sejumlah program terukur. Program IKN Digital Community (2025) diikuti 300 UMKM dengan fokus pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi. Program Peningkatan Kemasan dan Legalitas Usaha (akhir 2025) membina 60 pelaku usaha untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta meningkatkan mutu dan daya tarik produk.
Alimuddin berharap, dengan pendampingan berkelanjutan, UMKM lokal dapat naik kelas hingga menembus pasar ekspor. “Kehadiran IKN membuka ruang luas untuk berkembang, baik dari sisi pasar, peluang kemitraan, maupun kemudahan akses pembiayaan,” pungkasnya.
