PESAWARAN — Kegiatan Penyuluhan Sadar Hukum dan Kamtibmas (Darkumkamtibmas) Gelombang I resmi digelar di Aula Islamic Center Pesawaran, Senin (18/5/2026). Acara ini diinisiasi oleh DPP FOKAL bersama LBH Pesenggiri Lampung, dengan dukungan DPK APDESI se-Pesawaran dan DPC APDESI Kabupaten Pesawaran.
Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari enam kecamatan: Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau. Puluhan aparatur desa lainnya dari kecamatan berbeda akan mengikuti gelombang kedua, disesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing wilayah.
Polres Pesawaran: Kesadaran Hukum Benteng Hadapi Hoaks dan Judi Online
Mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granito Panditha, Kasat Intelkam IPTU YS. Anggi Siregar menyampaikan apresiasi atas inisiatif FOKAL. Ia hadir bersama Kasat Binmas IPTU M. Hidayatullah.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Kapolres menekankan bahwa kesadaran hukum menjadi fondasi utama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. “Hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan tantangan gangguan kamtibmas kian kompleks: konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan siber seperti hoaks dan judi online. “Kehadiran organisasi seperti DPP FOKAL sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat,” lanjutnya.
Inspektorat Ingatkan Tata Kelola Desa yang Akuntabel
Asoka Salim, perwakilan Inspektorat Kabupaten Pesawaran, menyebut bahwa penyuluhan ini berdampak positif bagi aparatur desa. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Inspektorat sebagai APIP bertugas memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan bebas penyimpangan,” jelasnya. Ia menambahkan, kegiatan semacam ini menjadi bekal bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketua FOKAL: Desa Garda Terdepan Edukasi Hukum
Ketua Umum DPP FOKAL Abzari Zahroni menegaskan, kegiatan Darkumkamtibmas adalah bentuk nyata dukungan organisasi terhadap pemerintah dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. “Desa memiliki peran penting membangun kesadaran hukum dari tingkat bawah,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini membuka ruang sinergi lintas organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. “Sehingga cita-cita meningkatkan kesadaran hukum, menjaga ketertiban, serta memperkuat kamtibmas dapat tercapai,” tambahnya.
Abzari juga mendorong lebih banyak organisasi dan instansi menggelar kegiatan serupa. Menurutnya, perangkat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat mulai dari edukasi hukum hingga koordinasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Narasumber yang hadir dalam penyuluhan ini antara lain Kurniati P. Sari dari Inspektorat Pesawaran, IPDA Kristop dari Polres Pesawaran, serta Satrya Surya Pratama, akademisi Universitas Saburai. Mereka memberikan materi tentang regulasi desa, pencegahan konflik, dan pengawasan keuangan kampung.
/2026/05/03/690359671.jpg)
