BANDAR LAMPUNG — Selama ini, Lampung dikenal sebagai pemasok bahan mentah. Singkong, jagung, ikan, dan gabah dikirim keluar daerah tanpa pengolahan maksimal, membuat nilai tambah terbesar justru dinikmati provinsi lain yang memiliki pabrik pengolahan. Kini, kebijakan pembangunan ekonomi mulai bergeser ke arah hilirisasi yang tidak berhenti pada pengolahan sederhana, melainkan masuk ke ekosistem industri manufaktur.
Program MBG Jadi Pasar Industri Baru bagi Petani dan Nelayan
Alih-alih sekadar program bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pasar raksasa yang membutuhkan pasokan pangan harian dalam jumlah besar. Secara nasional, anggaran MBG pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun dan berpotensi naik hingga lebih dari Rp 300 triliun per tahun.
Jika Lampung mampu menguasai 2 hingga 3 persen rantai pasok nasional, perputaran ekonomi daerah diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun hingga Rp 2,1 triliun pada tahap awal. Angka itu bisa melonjak menjadi Rp 6 triliun hingga Rp 9 triliun per tahun ketika program berjalan penuh.
Nilai tersebut berasal dari penyediaan beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, jasa distribusi, industri pengemasan, hingga logistik dingin. Artinya, MBG bukan lagi sekadar program konsumsi, melainkan embrio industrialisasi berbasis desa.
Kebutuhan Pangan Harian: 120 Ribu Ton Beras hingga 300 Juta Butir Telur per Tahun
Pemerintah menargetkan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung. Satu dapur SPPG rata-rata melayani 3.000 penerima manfaat per hari. Kebutuhan pangannya pun sangat besar.
Proyeksi kebutuhan tahunan meliputi beras sekitar 120 ribu ton, telur 300 juta butir, ikan dan ayam 70 ribu ton, serta sayur dan buah 100 ribu ton. Jika rantai pasok ini dikendalikan oleh kelompok tani dan nelayan lokal, dampak ekonominya langsung terasa di tingkat desa.
Diperkirakan, program ini bisa melibatkan 8.000 hingga 12.000 kelompok tani pangan, 2.000 hingga 3.500 kelompok nelayan dan budidaya ikan, serta 15.000 hingga 25.000 UMKM pangan. Selain itu, sektor distribusi dan logistik diproyeksikan menyerap 5.000 tenaga kerja, sementara pengolahan dan pengemasan membutuhkan 10.000 tenaga kerja.
Mesin Dryer hingga Rice Milling Unit Jadi Kunci Industrialisasi Desa
Salah satu masalah utama petani Lampung adalah lemahnya penanganan pascapanen. Gabah basah dijual langsung karena tidak memiliki mesin pengering (dryer), sementara nelayan menjual ikan murah akibat minimnya cold storage. Padahal, keuntungan terbesar dalam industri pangan justru ada di sektor pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi.
Ilustrasinya, gabah basah petani rata-rata dihargai Rp 5.000 per kilogram. Setelah dikeringkan dan diolah menjadi beras premium, nilainya setara Rp 11.000 hingga Rp 14.000 per kilogram. Artinya, terdapat kenaikan nilai tambah lebih dari 100 persen.
Karena itu, bantuan alat seperti mesin dryer dan Rice Milling Unit (RMU) menjadi bagian penting dari strategi industrialisasi desa. Hal yang sama berlaku di sektor perikanan: ikan segar di tingkat nelayan yang dihargai Rp 20 ribu per kilogram bisa meningkat drastis setelah diolah menjadi fillet, frozen food, atau abon.
Sinkronisasi dengan Program Nasional: Koperasi Desa hingga Energi Terbarukan
Transformasi ekonomi ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi Lampung menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Proyek Strategis Nasional energi terbarukan berupa pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL).
Secara politik pembangunan, program-program tersebut bukan lagi sekadar bantuan sosial, melainkan fondasi industrialisasi yang dimulai dari desa. Jika berhasil, Lampung tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan produsen produk jadi yang siap bersaing di pasar nasional.
/2026/05/03/690359671.jpg)
