BANDAR LAMPUNG — Kepengurusan baru DPD LPM Provinsi Lampung resmi dilantik setelah melalui Musda V yang dibuka Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Kehadiran Wali Kota Eva Dwiana menandai dukungan Pemkot Bandar Lampung terhadap penguatan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.
Yuhadi keluar sebagai Ketua DPD LPM Provinsi Lampung periode 2026–2031. Kepengurusan yang dipilih dalam forum tersebut diharapkan membawa arah baru bagi kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
LPM berkedudukan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan aspirasi warga. Lembaga ini juga berperan mendorong partisipasi masyarakat serta mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan fungsi itu sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang partisipatif. Pemkot Bandar Lampung menilai sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci agar hasil pembangunan merata dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas elemen dinilai penting untuk memastikan program pembangunan menyentuh kepentingan warga langsung. Pemerintah kota menyebut kerja bersama organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai jalan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Harapan itu diarahkan pada kemajuan Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri. Dukungan Pemkot terhadap kepengurusan baru LPM menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan pemerintah dengan masyarakat.
Musda V DPD LPM Provinsi Lampung menjadi forum pemilihan sekaligus pelantikan pengurus masa bakti 2026–2031. Rangkaian acara berlangsung di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Dengan kepengurusan yang sudah terbentuk, LPM Provinsi Lampung diharapkan langsung menjalankan program pemberdayaan di lapangan. Fokusnya mencakup penyaluran aspirasi warga hingga pengembangan potensi ekonomi desa dan kelurahan.