BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung menyoroti rencana pengadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor untuk para kepala sekolah dengan nilai anggaran Rp 8,79 miliar. Penolakan disampaikan karena alokasi itu dinilai tidak mendesak dibandingkan persoalan seragam sekolah gratis yang hingga kini belum diterima sebagian siswa.
Kritik muncul di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sejumlah anggota dewan menyebut pengadaan kendaraan bagi kepala sekolah tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar dunia pendidikan di provinsi ini.
Anggota dewan menegaskan alokasi dana sebesar itu terasa tidak pada tempatnya. Mereka menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat soal penyaluran seragam sekolah gratis yang belum merata dan terlambat.
"Kami menilai ini salah prioritas. Bagaimana mungkin dana ratusan juta dialihkan untuk pengadaan kendaraan, sementara anak-anak kita masih menunggu seragam sekolah yang hakikatnya adalah kebutuhan dasar pendidikan? Ini sungguh ironis dan menyakitkan hati masyarakat yang menaruh harapan besar pada pemerintahan ini," tegas salah satu anggota dewan.
Pernyataan itu merangkum sikap legislatif terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. DPRD menilai prioritas belanja daerah semestinya berpihak pada layanan dasar warga.
Keluhan seragam sekolah gratis menjadi sorotan utama dalam kritik tersebut. Sebagian siswa di Provinsi Lampung disebut belum menerima seragam yang dijanjikan, sementara anggaran pengadaan kendaraan sudah direncanakan.
Bagi dewan, kondisi itu menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan belanja dan kebutuhan riil di lapangan. Pendidikan dinilai sebagai sektor yang seharusnya mendapat prioritas anggaran lebih dulu.
DPRD menegaskan anggaran publik bukan dana yang dapat digunakan semena-mena. Rakyat menuntut akuntabilitas dan kejelasan mengenai urgensi di balik pengadaan sepeda motor untuk kepala sekolah.
Dana rakyat, kata dewan, harus dikelola dengan jujur, bijaksana, dan benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk hal-hal yang tidak mendesak di saat kebutuhan mendasar siswa terabaikan.
Dewan mendesak pemerintah provinsi segera meninjau dan membatalkan prioritas yang dinilai keliru. Anggaran tersebut diminta dialihkan untuk memastikan setiap siswa di Provinsi Lampung menerima hak pendidikannya dengan layak dan tepat waktu.