BANDAR LAMPUNG — Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa struktur perekonomian Lampung yang 28-30 persen ditopang sektor pertanian menuntut keberpihakan regulasi nyata bagi petani dan masyarakat perdesaan. Menurutnya, pola pembangunan lama yang berfokus memberi insentif modal kepada konglomerasi industri besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan ke tingkat paling bawah. Gagasan itu ia sampaikan dengan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Gubernur menempatkan koperasi sebagai simpul utama penguatan ekonomi desa. Dari desa, ia ingin ekonomi bergerak naik bertahap hingga menyentuh industri besar.
"Pasal 33 menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah, dan di bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri," kata Rahmat Mirzani Djausal.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Lampung Semester II 2026. Forum tersebut digelar di Ballroom Hotel Novotel.
Kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto melalui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai Gubernur telah mengubah nasib jutaan keluarga petani di Lampung. Ketegasan menyetop impor komoditas pertanian disebut turut memperkuat dampak kebijakan tersebut.
Marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen. Pendapatan petani melonjak hingga Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.
Pergeseran paradigma pembangunan itu tercermin dari capaian makro ekonomi Lampung. Provinsi ini menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera pada semester II 2026 sebesar 5,29 persen.
Tingkat kemiskinan di Lampung juga berhasil dipangkas 1 persen dalam kurun waktu satu tahun. Angka itu tiga kali lebih cepat dibandingkan rata-rata tahunan era sebelumnya yang hanya berkisar 0,3 persen.
Gubernur menekankan kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung adalah percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa. Saat ini masih ada 55 persen potensi komoditas daerah yang belum terhilirisasi, meliputi sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao.
Untuk itu, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota menyelaraskan kebijakan lokal. Fasilitas pengeringan (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan kompetensi vokasi SDM lokal sejak bangku sekolah menjadi sejumlah prioritas yang harus disiapkan.