BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Lampung. Ia menilai antrean yang kian parah mengindikasikan lemahnya pengawasan petugas di lapangan.
Fauzan menduga ada oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi. Modusnya, satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan cara mengganti pelat nomor kendaraan.
Berdasarkan temuan Fauzan di lapangan, manipulasi identitas kendaraan terjadi saat proses pengisian bahan bakar. Satu unit mobil bisa mengantongi lebih dari satu barcode.
"Saya belum melihat ada penguraian antrean, namun justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga, ini ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU," kata Fauzan Sibron dalam keterangannya, Kamis (7/10/2026).
Praktik itu membuat alokasi BBM bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran. Warga yang berhak justru bersaing dengan kendaraan yang seharusnya tidak layak menerima subsidi.
DPRD Lampung mengusulkan agar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memperkuat koordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu bentuknya, verifikasi ganda di lapangan dengan mencocokkan barcode dan STNK asli.
"Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian discan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya. Namun langkah pencocokan fisik STNK ini, harus selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir Migas," ujar Fauzan Sibron.
Menurut Fauzan, aturan BPH Migas sudah mengatur mekanisme barcode yang diinput melalui STNK. Karena itu, petugas di SPBU sebenarnya bisa mencocokkan keduanya secara langsung.
Pemprov Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari DPRD terkait pengetatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sinergi legislatif dan eksekutif dinilai krusial agar alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran.
Usulan ini menuntut kesiapan sistem registrasi di hilir migas. Pencocokan fisik STNK di SPBU hanya efektif jika data kendaraan penerima subsidi sudah akurat sejak awal.
Jika diterapkan, verifikasi ganda berpotensi memangkas antrean sekaligus menutup celah penyalahgunaan barcode. DPRD Lampung menunggu tindak lanjut koordinasi Pemprov dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga.