Gubernur Lampung Minta Verifikasi 13.276 Penerima Bedah Rumah Dipercepat, Target Rampung September 2026

Penulis: Rizal Fikri  •  Rabu, 23 September 2026 | 08:31:04 WIB
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat percepatan verifikasi penerima bantuan bedah rumah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan percepatan verifikasi penerima bantuan bedah rumah setelah alokasi program di provinsi itu melonjak 450 persen pada 2026 menjadi 13.276 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.000 unit sudah terverifikasi dan 3.434 unit sisanya masih dalam proses penyelesaian. Gubernur menargetkan seluruh verifikasi tuntas akhir September 2026 dan pembangunan fisik rumah tidak layak huni selesai 100 persen pada Desember 2026.

BANDARLAMPUNG — Instruksi percepatan verifikasi disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal kepada dinas terkait agar berkoordinasi dengan balai kementerian serta pemerintah kabupaten dan kota. Lonjakan alokasi tahun ini disebut sebagai modal Lampung untuk masuk jajaran daerah dengan performa penyaluran program perumahan terbaik di tingkat nasional.

Pada 2025, alokasi bedah rumah di Lampung hanya 2.394 unit. Kenaikan menjadi 13.276 unit pada 2026 membuat beban verifikasi data penerima ikut membesar, terutama karena proses entri harus masuk ke sistem MyPKP.

9.000 Unit Sudah Terverifikasi, 3.434 Unit Masih Diproses

Gubernur merinci, sebanyak 9.000 unit tercatat telah terverifikasi. Sisa 3.434 unit tengah diselesaikan bersama pemerintah kabupaten dan kota.

"Saat ini, sebanyak 9.000 unit tercatat telah terverifikasi dan 3.434 unit sisanya tengah diselesaikan," kata Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Selasa.

Ia menargetkan seluruh proses verifikasi selesai di akhir September 2026. Pembangunan fisik rumah tidak layak huni ditargetkan rampung penuh pada Desember 2026.

Progres Fisik Baru 222 Unit, Tiga di Antaranya Ditinjau Menteri PKP

Hingga kini, 222 unit telah mencapai progres 100 persen. Tiga di antaranya berada di Desa Lematang dan sebelumnya ditinjau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Percepatan dan pengawalan dilakukan bersama bupati dan wali kota. Tujuannya memastikan proses verifikasi dan entri data pada sistem MyPKP tidak tersendat di tingkat daerah.

"Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan program perumahan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap dia.

Rusun TNI AU hingga Penanganan Kawasan Kumuh Ikut Berjalan

Selain bedah rumah, sejumlah program perumahan lain berjalan di Lampung. Pembangunan rusun TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit telah terkontrak pada 31 Agustus 2026 dengan progres 1,67 persen.

Penanganan kawasan kumuh di Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, seluas 28,31 hektare sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Program sanitasi di kawasan itu mencakup 75 unit, dengan tujuh unit selesai 100 persen dan 68 unit dalam proses pelaksanaan.

Rumah Subsidi Terserap 3.593 Unit atau 83,5 Persen

Program rumah subsidi dijalankan lewat penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Skema ini diarahkan agar hunian layak dan terjangkau lebih mudah diakses.

Hingga 17 September 2026, realisasi rumah subsidi di Lampung mencapai 3.593 unit atau 83,5 persen dari alokasi awal 4.300 unit.

Melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan, dan perluasan akses pembiayaan, Pemprov Lampung menyatakan komitmennya mendukung hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau. Sektor perumahan juga diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Reporter: Rizal Fikri
Sumber: lampung.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top