BANDAR LAMPUNG — Rak-rak beras premium kemasan 5 kilogram di sejumlah supermarket dan minimarket Bandar Lampung mulai kosong. Kondisi ini berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan terakhir dan membuat konsumen harus mencari alternatif ke grosir dengan harga lebih mahal.
Syamsudin, salah seorang pegawai ritel modern di Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa produk beras premium dengan HET Rp 74.500 per kemasan sudah tidak tersedia. Beberapa merek yang akrab di masyarakat seperti Raja Udang dan SJP Dua Koki kini tak lagi dijual dalam kemasan tersebut.
Syamsudin menjelaskan, akar persoalannya bukan pada stok beras nasional, melainkan rantai produksi yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan harga pemerintah. Harga gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram, sementara biaya bahan baku kemasan plastik juga ikut melonjak.
"Memang harga gabah naik, pemerintah menetapkan sekitar Rp 8.000 per kilogram. Plastik juga naik, sementara HET tidak boleh naik. Itu yang menjadi kendala," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2026).
Kenaikan biaya produksi ini membuat pabrik atau distributor enggan menjual ke ritel modern dengan harga yang telah dipatok pemerintah. Alhasil, pasokan pun terhenti.
Sebagai solusi sementara, ritel modern mencoba memesan beras Bulog dengan merek Punokawan. Namun, pengiriman tidak bisa dilakukan secara rutin karena adanya sistem alokasi dari Bulog.
"Kita pesan barang Bulog, mereknya Punokawan. Tapi dari sana juga ada alokasi. Kita pesan belum tentu langsung dikirim, kadang menunggu sampai satu bulan. Sekarang untuk yang 5 kilogram juga sedang tidak dikirim," tuturnya.
Kondisi ini memaksa konsumen yang membutuhkan beras kemasan 5 kilogram berpindah ke grosir. Di sana, mereka harus merogoh kocek lebih dalam, seringkali di atas Rp 80 ribu untuk kemasan yang sama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyebut kekhawatiran ritel modern menjadi salah satu pemicu kelangkaan ini. Ritel modern dinilai enggan menjual di atas HET karena mudah menjadi sorotan publik dan pemerintah.
"Berarti ritel khawatir disalahkan kalau menjual beras di atas HET. Karena semakin kecil volume karungnya, biasanya harga berasnya menjadi semakin mahal. Harga beras tinggi karena saat ini harga gabahnya juga tinggi," ujar Elvira.
Pihaknya menambahkan, pengawasan terhadap harga dan ketersediaan beras dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
Kelangkaan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga pelaku usaha ritel. Syamsudin menuturkan, konsumen yang datang untuk membeli beras tetapi tidak mendapatkannya, berpotensi membatalkan pembelian kebutuhan lainnya. Hal ini dikhawatirkan menurunkan omzet toko.
"Kalau tidak ada beras, kadang mereka tidak mau membeli yang lain. Omzet kita juga bisa turun," katanya.
Ia pun berharap pemerintah mengevaluasi kembali HET beras. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan agar pelaku usaha dapat kembali menyediakan beras premium tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang harga harus naik, HET dari pemerintah silakan dinaikkan. Supaya masyarakat tidak bingung ketika datang ke supermarket atau minimarket, berasnya tersedia," ungkapnya.