BANDAR LAMPUNG — Roda organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kembali berputar. Jumat (19/6/2026) siang, puluhan pejabat eselon III dilantik dan diambil sumpahnya dalam sebuah prosesi yang nyaris tanpa publikasi. Informasi tentang agenda mutasi ini hanya disampaikan melalui telepon kepada para pejabat yang bersangkutan.
Sumber inilampung.com menyebut, Siti Fatimah—yang akrab disapa Ipat—harus meninggalkan kursi Sekretaris Disperindag. Posisinya akan digantikan oleh Ridwan Saifudin, yang selama ini menjabat Kepala Bidang Ekonomi di Bappeda Lampung.
Mutasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan internal. Siti Fatimah adalah istri dari Fredy SM, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang sudah pensiun. Belum diketahui alasan pasti di balik pergeseran tersebut. Kepala BKD Lampung, Rendi Reswandi, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.
Pergeseran Ridwan ke Disperindag membuka celah di Bappeda. Jabatan Kepala Bidang Ekonomi yang ditinggalkan Ridwan akan diisi oleh Endang Wahyuni, yang sebelumnya menjabat Kabid Praswil Bappeda. Posisi Endang selanjutnya bakal ditempati oleh Ida, fungsional di Bappeda.
Tak hanya di Bappeda, gelombang mutasi juga menerpa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispar). Seorang pejabat bernama Destiny, yang menjabat Kepala Bidang di dinas tersebut, dikabarkan ikut terkena dampak rombakan. Belum diketahui posisi baru Destiny dan siapa penggantinya.
Bongkar-bongkaran terbesar terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Empat pejabat sekaligus dimutasi dari posisinya: Lakoni, Ari, Fatur, dan Rusli Sofwan. Mereka menduduki tiga posisi kepala bidang dan satu sekretaris di instansi tersebut.
Beredar kabar, mutasi massal ini merupakan buntut dari aksi demo puluhan anggota Satpol PP beberapa bulan lalu yang menyoroti kepemimpinan M. Zulkarnain. Keempat punggawa Satpol PP itu dikabarkan akan ditempatkan di pos "pinggiran", yaitu menangani urusan kawasan kehutanan.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak BKD Lampung terkait agenda mutasi dan penempatan puluhan pejabat eselon III tersebut. (zal/inilampung)