BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta TNI dalam pelaksanaan program Desaku Maju. Fokus utama sinergi ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar warga.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI.
"Program ini coba kami dorong bersama melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta kota dengan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa," ujar Marindo di Bandarlampung, Sabtu.
Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran dana bagi hasil (DBH). Penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami ingin menghadirkan adanya dana bagi hasil yang disalurkan, bisa menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk jalan desa," ucap dia.
Menurut Marindo, besaran anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten dan kota. Jumlah ruas jalan yang ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
"Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah," kata dia.
Ia menambahkan, dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diperlukan untuk memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan bersama BPKP akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan nota kesepahaman (MoU).
Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota serta TNI berkomitmen memperkuat sinergi pembangunan desa. Pelaksanaan program ini akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi dana bagi hasil serta hasil pembangunan di lapangan.
Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi yang digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.