BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bergerak cepat memenuhi dua prasyarat krusial yang diminta pendamping proyek, Danantara, agar pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi listrik di Lampung Raya dapat dimulai tepat waktu. Selain memastikan pematangan lahan, perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, menjadi fokus utama yang harus tuntas dalam beberapa bulan ke depan.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penyelesaian lahan merupakan kunci utama sebelum pelaksanaan groundbreaking yang dijadwalkan pada Desember 2026. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan intervensi anggaran melalui APBD Perubahan.
Pengerjaan fisik akses jalan sepanjang 1,7 kilometer menuju lokasi proyek di Jati Agung ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun depan. Perbaikan infrastruktur ini dinilai sebagai poin krusial yang harus diselesaikan pemerintah daerah agar seluruh tahapan pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kami pastikan pematangan lahan akan segera terealisasi dengan dukungan alokasi anggaran, karena ini kunci utama sebelum groundbreaking pada Desember mendatang," ujar Marindo di Bandarlampung, Selasa.
Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah telah memetakan sistem rantai pasok bahan baku dari daerah aglomerasi, yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Dinas lingkungan hidup akan segera ditugaskan untuk mengatur pola pengangkutan agar target pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Implementasi PSEL ini diharapkan mampu mengatasi masalah timbunan sampah secara tuntas dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah. Proyek ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Pihak pengembang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dalam operasionalnya. Tenaga kerja lokal ditargetkan mendominasi hingga 90 persen saat proyek beroperasi penuh, yang nantinya akan dibekali dengan program pelatihan khusus guna memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara badan usaha pemenang proyek dengan pemerintah daerah akan segera difinalisasi. Dokumen kerja sama itu akan disesuaikan dengan regulasi lokal untuk menjamin kepastian hukum operasional proyek, sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemendagri.