BANDAR LAMPUNG — Jihan Nurlela meminta seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, khususnya petugas KPH dan polisi kehutanan, memahami kondisi wilayah kerjanya secara menyeluruh. Pemetaan itu mencakup peta kerawanan kebakaran, potensi konflik lahan, titik perambahan, kebutuhan rehabilitasi, hingga peluang pengembangan komoditas unggulan.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 orang dari keluarga besar Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pesertanya terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, polisi kehutanan, tenaga fungsional, staf, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kontribusi Sektor Kehutanan ke PDRB Lampung Menurun Sejak 2015
Wagub Jihan menyoroti perlunya evaluasi kinerja sektor kehutanan di Lampung. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2015 tercatat sekitar 0,37 persen, lalu menurun menjadi sekitar 0,303 persen pada 2024.
Kondisi itu perlu dikaji bersama untuk mengetahui faktor penyebabnya sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Jihan menegaskan potensi kehutanan harus memberi manfaat lebih optimal tanpa mengabaikan fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.
Pencegahan Kebakaran Hutan Jadi Prioritas, Bukan Respons Setelah Kejadian
Penguatan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan menjadi salah satu penekanan dalam arahan tersebut. Penanganan kebakaran tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi harus mengutamakan pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, dan koordinasi lintas sektor.
Jihan berharap penguatan sarana, prasarana, dan personel pengamanan hutan terus dilakukan. Menurutnya, hal itu penting untuk mendukung tugas jajaran kehutanan di lapangan.
Integritas Aparatur dan Larangan Melindungi Perambahan Hutan
Wagub juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas dan tidak terlibat praktik yang membiarkan atau melindungi aktivitas perambahan hutan. Aparatur kehutanan dinilai memiliki tanggung jawab besar karena kelestarian hutan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
"Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan. Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi," kata Wagub Jihan.
KPH Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Kawasan Hutan Bertahap hingga 2033
Jihan mendorong penerapan konsep pengelolaan hutan berbasis ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan di setiap KPH. Upaya itu diharapkan menghubungkan potensi kawasan, pemberdayaan masyarakat, pengolahan hasil, dan akses pasar dalam satu ekosistem usaha berkelanjutan.
Penetapan komoditas unggulan tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi potensi. Setiap komoditas harus dikembangkan serius, mulai dari proses produksi, peningkatan kualitas, keberlanjutan pasokan, hingga kepastian pembeli.
Wagub mengapresiasi gagasan pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan hutan yang dilaksanakan bertahap. Tahap penguatan fondasi berlangsung pada 2026–2028, dilanjutkan dengan ekspansi, hingga menuju kemandirian pada 2033.
"Bagaimana sistem yang hari ini kita bangun tidak rapuh di mana pun dan pada level apa pun. Kita harus saling mengingatkan bahwa sistem itu harus dijaga dan dijalankan bersama," ungkapnya.
Sinergi Antarpersonel Jadi Kunci Perlindungan Kawasan
Jihan meminta seluruh jajaran Dinas Kehutanan bekerja terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarpersonel dan antarunit dinilai menjadi kunci agar perlindungan kawasan, rehabilitasi hutan, pencegahan kebakaran, serta pengembangan ekonomi masyarakat berjalan beriringan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan kegiatan tersebut diikuti keluarga besar dinas yang berjumlah sekitar 400 orang. Ia berharap kehadiran Wakil Gubernur memberi motivasi dan memperkuat semangat seluruh jajaran kehutanan di lapangan.
