BANDAR LAMPUNG — Capaian kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 menyentuh 21 persen, bertambah sekitar 114 ribu pekerja dari capaian tahun sebelumnya. Meski sektor formal sudah mendekati 60 persen, kesenjangan di sektor informal masih lebar karena menyisakan sekitar 79 persen pekerja belum terdaftar.
Angka itu menjadi sorotan utama dalam Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Senin (5/10/2026). Wakil Gubernur Jihan Nurlela menilai perluasan perlindungan tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme administratif biasa.
Mengapa APBD Dinilai Tidak Akan Cukup
Wagub Jihan menyebut kemampuan fiskal daerah terbatas jika seluruh pembiayaan kepesertaan dibebankan ke APBD. Ia menegaskan perlunya intervensi dari sektor swasta dan perusahaan melalui program kemitraan.
"Tentu saja saya mengatakan bahwa di sini pasti APBD tidak akan bisa mencukupi jika itu semua dibebankan oleh daerah. Harus ada tangan-tangan dari sektor lain, swasta, dari perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa membantu kami menguraikan masalah pekerjaan ini," tegasnya.
Ia menilai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan amanat RPJPN 2025–2045 dan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada poin keenam soal melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Pendekatan Baru: By Name, By Address, By Need
Ke depan, Wagub Jihan ingin perluasan kepesertaan beralih ke ketepatan sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menuntut kejelasan siapa orangnya, di mana tinggalnya, kondisi sosial ekonominya, hingga intervensi yang dibutuhkan.
"Saya ingin ke depan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung makin menggunakan pendekatan by name, by address, by need, and by intervention," jelas Wagub.
Integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Ketenagakerjaan serta pemerintah kabupaten/kota akan dipakai memetakan kelompok paling rentan. Tujuannya agar pekerja tidak jatuh ke jurang kemiskinan saat menghadapi risiko sosial dan kerja.
92.000 Pekerja Rentan Terakomodasi
Pemerintah Provinsi Lampung mencatat telah mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH Sawit, serta 35.000 pekerja rentan yang mencakup petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program serupa diamplifikasi pemerintah kabupaten/kota sehingga total pekerja rentan yang terakomodasi mencapai 92.000 jiwa.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan Kuncoro Budi Winarno menyebut Jamsostek Award sebagai instrumen strategis negara untuk mengevaluasi sekaligus mengapresiasi keterlibatan pemangku kepentingan.
"Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Provinsi Lampung serta seluruh jajarannya yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga per tanggal 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi," tuturnya.
Penilaian bagi pemerintah daerah menitikberatkan aspek regulasi, alokasi anggaran, inovasi program, dan komitmen kepemimpinan kepala daerah. Untuk badan usaha, penilaian berfokus pada kepatuhan administrasi serta peran kepedulian sosial melalui alokasi program CSR.
Di akhir sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, badan usaha, fasilitas kesehatan, dan pelaku UMKM penerima Jamsostek Award 2025. Ia berharap penghargaan tersebut memacu dedikasi bersama mewujudkan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan di Lampung.
