LAMPUNG — Pemerintah Inggris tengah menyusun tarif impor mobil listrik asal China hingga 45 persen, menyamai pungutan yang lebih dulu diberlakukan Uni Eropa. Langkah yang digodok Menteri Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan Jonathan Reynolds ini bukan sekadar soal harga, melainkan upaya menjaga akses industri otomotif Inggris ke rantai pasok Eropa pasca-Brexit.
Rencana pungutan tersebut pertama kali dilaporkan The Times pada 5 Oktober 2026. Kabinet menteri Inggris disebut sedang menyiapkan mekanisme yang meniru besaran tarif Uni Eropa, dengan alasan utama membanjirnya kendaraan listrik bersubsidi dari China.
Bagi Inggris, tarif ini berfungsi ganda. Di satu sisi melindungi produsen lokal dari praktik dumping, di sisi lain menjadi tameng agar komponen buatan Inggris tidak dianggap melanggar aturan "Made in Europe" milik Uni Eropa.
Mengapa Inggris Meniru Angka 45 Persen Uni Eropa
Uni Eropa lebih dulu menetapkan pungutan hingga 45 persen terhadap mobil listrik China. Inggris memilih menyamakan angka itu ketimbang merancang skema sendiri, karena khawatir produknya justru dianggap bagian dari rantai pasok China.
Aturan "Made in Europe" dirancang Brussels untuk mengurangi ketergantungan benua pada komponen China. Produsen Inggris yang memasok suku cadang ke pabrik-pabrik Eropa berisiko kehilangan akses pasar jika negaranya tak menyelaraskan tarif.
Dua Tekanan yang Menghimpit Industri Otomotif Inggris
Ada dua kekhawatiran yang mendorong kebijakan ini. Pertama, soal praktik dumping kendaraan listrik bersubsidi negara yang harganya ditekan sedemikian rupa sehingga mengancam kompetitor dan produsen lokal.
Kedua, soal ketergantungan ekspor. Pasar otomotif Inggris belum sepenuhnya mandiri dan masih mengandalkan penjualan lintas batas ke negara-negara blok Uni Eropa.
- Ancaman hambatan ekspor: tanpa penyelarasan tarif 45 persen, produsen Inggris berisiko dianggap melanggar aturan "Made in Europe" dan kehilangan akses ke rantai manufaktur Eropa.
- Kekhawatiran dumping: masuknya EV China dengan harga tertekan subsidi negara mengancam kelangsungan hidup kompetitor dan produsen lokal.
- Ketergantungan ekspor: industri Inggris masih bergantung pada penjualan lintas batas ke negara-negara Uni Eropa.
Posisi Rentan Inggris Pasca-Brexit
Sikap defensif pemerintah memperlihatkan posisi Inggris yang masih rentan terhadap fluktuasi kebijakan Brussels. Meski sudah keluar dari Uni Eropa, Inggris tetap terikat secara praktis pada aturan yang dibuat blok tersebut.
Selama ini Inggris belum memiliki basis manufaktur kendaraan listrik yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ketergantungan pada komponen impor dan pasar ekspor membuat manuver tarif menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Pemerintah Belum Finalisasi Aturan
Secara resmi, pemerintah Inggris belum memfinalisasi aturan ini. Juru bicara Pemerintah Inggris menolak mengonfirmasi berlakunya tarif tersebut secara spesifik, namun menegaskan adanya langkah pengamanan pasar.
Pernyataan itu menyiratkan kebijakan masih dalam tahap penggodokan dan bisa berubah tergantung perkembangan negosiasi dengan Uni Eropa maupun tekanan dari industri dalam negeri.
Yang Perlu Diperhatikan
Detail teknis tarif, termasuk produk mana saja yang masuk cakupan dan kapan mulai berlaku, belum dipastikan. Belum ada konfirmasi apakah kebijakan ini akan berlaku menyeluruh atau hanya untuk segmen tertentu.
Dampaknya bagi konsumen Inggris juga belum jelas. Tarif 45 persen berpotensi menaikkan harga mobil listrik China di pasar Inggris, tapi di sisi lain bisa memberi ruang bagi merek Eropa dan Jepang yang sudah punya basis produksi di sana.
Bagi pasar Indonesia, kebijakan ini layak dicermati. Jika Inggris dan Uni Eropa kompak membatasi EV China, produsen China berpotensi mengalihkan fokus ekspor ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan harga yang lebih agresif.
