BANDAR LAMPUNG — Sembilan program unggulan itu mencakup integrasi data pertanahan dengan pajak, percepatan pendaftaran tanah, hingga penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Langkah ini dirancang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan efisien.
Integrasi Data NIB Tanah dan NOP Pajak Jadi Prioritas
Salah satu program yang paling krusial adalah penggabungan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi ini bertujuan menghilangkan duplikasi data dan mempermudah warga dalam mengurus dokumen pertanahan sekaligus kewajiban perpajakan.
Selain itu, layanan pertanahan juga akan diintegrasikan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor pertanahan yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka.
Gubernur: Kepastian Hukum Tanah Buka Akses Modal Petani
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut hangat inisiatif ini. Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga, terutama petani.
“Saya minta tolong Bapak/Ibu sekalian. Kolaborasi yang baik, kita dukung dan kawal sembilan program pertanahan ini secara optimal, transparan, dan akuntabel di wilayah kita,” seru Rahmat di hadapan jajaran kepala daerah se-Lampung.
Ia menambahkan, dengan sertifikat tanah yang jelas, petani lokal bisa lebih mudah mengakses permodalan dari bank. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa.
ATR/BPN Targetkan Lampung Jadi Role Model di Sumatera
Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, menegaskan bahwa transformasi instansinya berfokus pada kepuasan masyarakat. Ia mengakui kondisi ekonomi saat ini menuntut sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kementerian ATR/BPN ingin berubah, kami ingin jadi mitra Bapak/Ibu. Kondisi ekonomi hari ini untuk daerah harus jadi tanggung jawab bersama. Kami terus melakukan transformasi, kepuasan masyarakat itu yang utama, mutlak,” tegas Dedi.
Senada dengan itu, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, mendorong Pemda se-Lampung membangun komitmen kerja sama yang terstruktur. “Hari ini Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk membangun model-model pelaksanaan kerja sama ini. Saya yakin Lampung nantinya menjadi role model, khususnya di Pulau Sumatera,” ungkapnya.
Program Lain: Sensus Pertanahan Digital hingga Zona Nilai Tanah
Selain integrasi data dan layanan, program strategis lainnya meliputi pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial. Pendataan digital ini diharapkan menghasilkan peta pertanahan yang akurat dan bisa diakses publik.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjaga ketahanan pangan. Di sisi lain, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) akan mendorong penataan kota yang lebih baik.
Rakor diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati, wali kota, dan kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Lampung. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Gubernur Lampung.
