BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di daerah. Ia pun turun langsung mendampingi petugas BPS mendata sejumlah tenant di Mal Boemi Kedaton, Sabtu (11/7/2026).
“Tetap semangat mendata masyarakat, jangan lupa untuk selalu memakai atribut, mulai dari rompi dan tanda pengenal, agar masyarakat percaya dengan kita saat melakukan sensus ekonomi,” ujar Jihan saat ditemui di lokasi.
Satu per Satu Tenant Didata, Restoran Jadi Lokasi Pertama
Dalam kegiatan itu, Wagub Jihan mendampingi petugas mewawancarai pengelola restoran Shabu Kitchen Onago. Proses pendataan berjalan sesuai instrumen Sensus Ekonomi 2026 yang telah disiapkan BPS.
Ia juga menyempatkan meninjau Pos Sensus Ekonomi 2026 di kawasan mal dan berdialog dengan petugas lapangan. Motivasi diberikan agar mereka tetap profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat selama bertugas.
Mengapa Mal Jadi Prioritas Pendataan Sensus Ekonomi?
Pemprov Lampung menyebut mal dan pusat perbelanjaan merupakan sektor ritel modern yang didata secara komprehensif dalam sensus kali ini. Pendataan mencakup restoran, gerai ritel, supermarket, department store, hingga hypermarket.
Keberadaan pusat perbelanjaan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Selain menjadi pusat perdagangan dan hiburan, sektor ini menyerap tenaga kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
UMKM lokal pun mendapat peluang untuk berkembang sebagai tenant di dalam mal.
Respons Pelaku Usaha: Data Mudah Dijawab karena Berkaitan dengan Aktivitas Sehari-hari
Sherin, perwakilan tenant Shabu Kitchen Onago, mengaku proses pendataan berlangsung lancar tanpa kendala. Menurutnya, seluruh pertanyaan petugas bisa dijawab spontan karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha.
“Lancar tanpa kendala. Jawabannya cukup spontan dan disampaikan apa adanya saja. Senang juga karena tadi pendataannya ada Ibu Wakil Gubernur,” kata Sherin.
Pertanyaan yang diajukan meliputi jenis produk yang dijual, sumber pendapatan usaha, jumlah karyawan, hingga informasi operasional lainnya. Meskipun jumlahnya cukup banyak, seluruh materi mudah dipahami.
Data Berkualitas Jadi Kunci Kebijakan Pembangunan Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara akurat. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah.
Seluruh pegawai BPS Kota Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi ke berbagai mal dan pusat perbelanjaan. Langkah ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya memberikan data yang benar kepada petugas sensus.
Wagub Jihan didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta General Manager Mal Boemi Kedaton Deviana selama kegiatan berlangsung.
