BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen memperkuat kemudahan perizinan dan iklim investasi demi menarik lebih banyak investor masuk ke daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan nilai investasi meningkat menjadi Rp20 triliun pada 2026, naik dari realisasi tahun ini yang mencapai sekitar Rp15 triliun.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha di Lampung,” kata Rahmat dalam pernyataan yang diterima di Bandar Lampung, baru-baru ini.
Hilirisasi Komoditas Unggulan Jadi Kunci
Rahmat menekankan bahwa sektor pertanian masih menjadi fondasi utama perekonomian Lampung. Ia menyebut potensi besar daerah ini meliputi padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu, hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya.
“Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat sehingga butuh iklim investasi yang baik,” ujarnya.
Pemprov menargetkan Lampung menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Langkah ini dinilai penting agar harga komoditas pertanian tetap stabil saat produktivitas meningkat.
Kolaborasi dengan Apindo untuk Percepat Investasi
Untuk mempercepat hilirisasi, Pemprov Lampung menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung sebagai mitra strategis. Gubernur menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat diperlukan.
“Apindo merupakan mitra penting pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Lampung,” kata Rahmat.
Ia menambahkan bahwa ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga komoditas akan jatuh. Oleh karena itu, peluang investasi harus ditangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan.
Ekonomi Desa Jadi Fondasi Pasar Investasi
Rahmat juga menyoroti arah pembangunan ekonomi nasional yang kini mengedepankan pendekatan bottom up economy, dengan desa sebagai pusat pertumbuhan. Peningkatan harga komoditas pertanian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi desa diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha dan investasi masuk ke daerah,” tegasnya.
Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan disebut mulai masuk ke Provinsi Lampung, seiring dengan membaiknya iklim investasi yang terus didorong pemprov.
