Keputusan dua kota di Amerika Serikat ini menguak masalah sistemik dalam pengelolaan teknologi pengawasan yang dikontrak pemerintah daerah. Alih-alih bisa langsung mencabut atau menonaktifkan perangkat, para pejabat kota justru menemukan diri mereka terjebak dalam klausul kontrak yang rumit. Kantong sampah hitam menjadi satu-satunya alat yang mereka rasa aman digunakan — solusi berteknologi rendah untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara konvensional.
Data Warga Mengalir ke ICE, Kontrak Jadi Bumerang
Masalah di Dayton bermula dari audit internal yang menemukan 72 kamera Flock milik kota terlibat dalam pelanggaran pembagian data yang disebut "sangat buruk". Sebanyak 7.100 pencarian tercatat dilakukan untuk alasan terkait imigrasi — praktik yang tidak selalu diwajibkan untuk dicatat oleh kepolisian setempat.
Setelah skandal itu terungkap, Pemerintah Kota Dayton menangguhkan program Flock, melakukan audit penuh, dan menutup semua kamera dengan kantong sampah. Namun, permintaan dokumen publik dari Dayton Daily News untuk mengakses catatan audit justru ditolak oleh Kepolisian Dayton, Kantor Sheriff Montgomery County, dan lembaga regional lainnya dengan alasan pengecualian hukum.
Kamera Dicabut, Lalu Dipasang Lagi Tanpa Izin
Di Evanston, Illinois, situasi bahkan lebih aneh. Kota itu memerintahkan Flock untuk mencabut 19 kameranya pada 2025. Namun, pejabat kota kemudian menemukan bahwa hanya sebagian kamera yang diangkat, dan sisanya dipasang kembali beberapa hari kemudian tanpa otorisasi yang jelas. Kota pun mengirimkan surat penghentian dan penghentian (cease-and-desist).
Dewan kota akhirnya memilih untuk mematikan total sistem pengawasan itu untuk menghindari masalah lebih lanjut, biaya tambahan, atau risiko hukum yang membayangi.
Kamera Pintar, Kontrak Buta
Sistem Flock Safety menggunakan kamera bertenaga AI untuk membaca pelat nomor, mengidentifikasi detail kendaraan, melacak pergerakan orang, hingga menerbangkan drone kamera di atas lingkungan perumahan. Teknologi ini juga bisa mengenali individu berdasarkan ciri fisik atau pakaian, serta memungkinkan petugas menelusuri rutinitas dan pergerakan mereka.
Kritikus, termasuk Senator Oregon Ron Wyden, menyebut fitur semacam itu membuat penyalahgunaan hampir tidak terhindarkan. Laporan lain juga menyoroti kekhawatiran tentang pemasangan kamera di area sensitif seperti kolam renang dan fasilitas senam anak-anak.
Perlawanan Warga dan Celah Hukum
Di berbagai kota di AS, warga telah menuntut pencabutan kamera Flock setelah laporan bahwa data dibagikan dengan badan federal seperti ICE. Kekhawatiran lain muncul ketika kepolisian setempat menggunakan sistem ini untuk melacak individu dalam sengketa pribadi.
Di Boulder, Colorado, warga bahkan menggugat secara hukum penggunaan kamera Flock di komunitas mereka. Sementara itu, di Bandera, Texas — kota berpenduduk 900 jiwa — seorang anggota dewan kota yang frustrasi setelah kontrak Flock dibatalkan sempat melontarkan ide untuk melarang ponsel dan internet.
Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?
Kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah di Indonesia yang mulai melirik teknologi pengawasan serupa. Kontrak dengan vendor teknologi sering kali tidak memberikan fleksibilitas yang cukup bagi pemerintah untuk menghentikan operasi saat terjadi pelanggaran data atau perubahan kebijakan.
Flock Safety tidak menanggapi permintaan komentar dari media. Namun, praktik menutup kamera dengan kantong sampah ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas dan klausul kontrak yang seimbang, kota-kota bisa kehilangan kendali atas teknologi yang mereka sendiri bayar.
