TULANG BAWANG BARAT — Muhammad Taufik Hidayat, anggota DPRD Tubaba yang juga menjabat Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya (KSB) dari Komisi II, membuka ruang langsung bagi warga di dua lokasi reses. Warga diundang menyampaikan keluhan dan kebutuhan pembangunan tanpa perantara.
Pekan Reses di Dayamurni dan Daya Sakti menyorot persoalan infrastruktur dan fasilitas umum yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah daerah. Dua isu paling menonjol: akses jalan dan pasokan listrik.
Di Tiyuh Daya Sakti, warga bernama Jery mengusulkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, akses jalan yang layak berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas sehari-hari warga.
Usulan itu menjadi salah satu catatan utama dalam pertemuan bersama masyarakat setempat. Kondisi jalan yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas warga di kawasan tersebut.
Di Kelurahan Dayamurni, Muhammad Faiz menyampaikan kebutuhan pembangunan jalur jaringan dan tiang listrik di kawasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (MhM). Permukiman di sekitar pondok semakin padat, sementara kapasitas jaringan listrik yang tersedia dinilai belum mencukupi.
"Harapan kami, pembangunan jalur tiang listrik di kawasan Pondok Pesantren MhM dapat segera direalisasikan. Mengingat sekarang rumah warga semakin padat dan kebutuhan listrik juga meningkat, sementara daya serta jaringan yang tersedia saat ini masih dirasakan kurang," ujar Faiz.
Taufik Hidayat menyebut reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Lewat forum itu, warga mendapat ruang menyampaikan persoalan secara langsung.
"Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan kami tampung, catat, dan selanjutnya menjadi bahan untuk diperjuangkan serta disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku," ungkapnya.
Taufik menegaskan, persoalan jalan maupun jaringan listrik tidak bisa diselesaikan legislatif sendirian. Keduanya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk dalam pembahasan perencanaan pembangunan.
Ia berharap aspirasi warga tidak berhenti di forum reses. Usulan akan dibawa ke pembahasan dan perencanaan pembangunan sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
"Prinsipnya, kami ingin memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan. Apa yang menjadi kebutuhan warga harus kita dengarkan bersama, karena pembangunan daerah pada dasarnya harus berangkat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri," tambahnya.
Pekan Reses di dua wilayah Kecamatan Tumijajar itu diharapkan mempererat komunikasi antara warga dan wakil rakyat. Forum serupa juga menjadi sarana mengidentifikasi persoalan lingkungan agar bisa dicarikan solusi lewat kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah.