JAKARTA — Budi Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Menurut dia, KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk melakukan konsultasi.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi.
Budi menambahkan, KPK juga terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas maupun upaya-upaya pencegahan korupsi. Dari pendampingan itu, KPK memberikan rekomendasi supaya potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya bisa dicegah dan dimitigasi sejak awal.
"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," ujarnya.
Pernyataan KPK merespons video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11). Dalam video itu, Raffi mengaku pada 2024 sempat berkonsultasi dengan KPK.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.
Menurut Raffi, KPK saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan. "Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Raffi menyadari ada etika, kepatutan, dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya. Hal itu, menurut dia, harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi setelah meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Nilai kerja sama itu mencapai Rp14,7 miliar selama 2024-2026.
Dari sisi KPK, Budi tidak merinci kapan konsultasi 2024 itu berlangsung maupun siapa yang menemui Raffi saat itu. KPK memilih menegaskan posisi lembaganya sebagai pintu konsultasi pencegahan bagi pejabat publik yang merangkap pekerjaan lain.