AL-PBD Lampung Pertanyakan Anggaran Rp 2,7 Miliar Dua Puskesmas di Tulangbawang, Satu Surat Belum Dibalas

Penulis: Teguh Prasetyo  •  Kamis, 12 November 2026 | 06:32:02 WIB
Ketua AL-PBD Junaidi Darmawi menyoroti pengelolaan anggaran dua puskesmas di Tulangbawang.

TULANGBAWANG — Ketua AL-PBD Junaidi Darmawi, AR, menyoroti pengelolaan dana di Puskesmas Gedung Aji dengan pagu anggaran Rp 1,4 miliar dan Puskesmas Boga Tama, Kecamatan Penawar Tama, yang mengelola lebih dari Rp 1 miliar. Kedua lembaga itu menjadi fokus penelusuran awal aliansi terkait pelaksanaan anggaran kesehatan tahun anggaran 2025.

Junaidi menyebut pertanyaan soal Puskesmas Gedung Aji sudah disampaikan lewat surat konfirmasi atau investigasi tertulis. Pihak puskesmas menerima surat itu pada 4 November 2026.

Hingga rilis diterbitkan, surat tersebut belum dibalas maupun ditanggapi secara resmi oleh Kepala Puskesmas berinisial N. Sikap diam itu, menurut Junaidi, justru memunculkan pertanyaan baru.

Surat Diterima, tetapi Tak Ada Penjelasan

Junaidi menegaskan tanda terima surat sudah dipegang aliansi. Namun tidak ada satu pun penjelasan yang disampaikan pihak puskesmas.

"Surat kami sudah diterima secara resmi. Tanda terimanya ada. Namun hingga hari ini, tidak ada satu pun penjelasan yang disampaikan," ujar Junaidi, Kamis 12 November 2026.

Menurutnya, jika anggaran telah digunakan sesuai aturan, pihak puskesmas seharusnya bisa menjelaskan secara terbuka. Keterbukaan itu dinilai penting karena menyangkut uang negara yang bersumber dari rakyat.

Dugaan Pos Anggaran Tak Masuk Akal di Gedung Aji

Berdasarkan penelusuran awal Aliansi, ada dugaan kuat anggaran Rp 1,4 miliar di Puskesmas Gedung Aji tidak tepat sasaran dan melanggar aturan Kementerian Kesehatan. Aliansi menemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan ketentuan berlaku.

Sorotan tidak berhenti di Gedung Aji. Puskesmas Boga Tama yang saat ini dinakhodai Kepala Puskesmas berinisial ST juga ikut dipertanyakan.

Junaidi meminta pengelolaan anggaran Rp 1 miliar lebih di Boga Tama dijelaskan terbuka kepada publik. Publik berhak tahu ke mana dana itu digunakan dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan warga sebagai penerima layanan kesehatan.

"Rp 1 miliar lebih itu bukan angka kecil. Itu uang negara untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jangan sampai uang sebesar itu hanya rapi di laporan, tetapi tidak terasa manfaatnya di lapangan," kata Junaidi.

Kritik Ditujukan ke Dugaan Penyalahgunaan, Bukan Institusi

Junaidi menegaskan kritik ini tidak diarahkan kepada institusi Puskesmas sebagai pelayan kesehatan. Sasaran kritik adalah dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di dalamnya.

Ia menilai anggaran kesehatan adalah uang negara yang bersumber dari rakyat dan seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya warga miskin.

"Anggaran itu adalah uang negara untuk masyarakat miskin. Bukan untuk kepentingan oknum, dan bukan untuk poya-poya. Puskesmas itu tempat rakyat berobat, bukan tempat untuk mencari keuntungan," tegas Junaidi.

Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar

Junaidi menyatakan dugaan tersebut tidak disampaikan tanpa dasar hukum. Aliansi tetap menjunjung praduga tak bersalah, tetapi jika dugaan terbukti, sejumlah ketentuan disebut berpotensi dilanggar.

  • UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 6 ayat (1) mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau. Pasal 7 ayat (1) menegaskan tanggung jawab meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pasal 23 ayat (1) menyebut penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
  • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 41 ayat (1) mewajibkan setiap Puskesmas memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pasal 42 ayat (2) menempatkan Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab seluruh penyelenggaraan kegiatan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengatur pertanggungjawaban melalui laporan kinerja berkala paling sedikit satu kali setahun kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten atau kota.
  • Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan dana kapitasi yang diterima FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

AL-PBD mendesak kedua puskesmas membuka rincian penggunaan anggaran kepada publik. Aliansi juga menunggu jawaban resmi atas surat konfirmasi yang sudah diterima pihak Puskesmas Gedung Aji sejak 4 November 2026.

Reporter: Teguh Prasetyo
Sumber: lintasdinamika.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top