LAMPUNG — Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pembalut wanita tetap dikenakan PPN dengan beban efektif 11 persen dari harga jual, bukan pungutan khusus atas perempuan atau menstruasi. Penegasan disampaikan setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendesak pemerintah menghapus pajak produk tersebut menjadi nol persen.
Melalui akun Instagram resmi @ditjenpajakri, DJP menjelaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia berstatus barang kena pajak (BKP) dan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku. DJP menyebut pembalut masuk kategori barang nonmewah, tetapi belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Mekanisme pemungutannya memakai tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Hasilnya, beban pajak yang dibayar konsumen di tingkat ritel setara 11 persen dari harga jual.
DJP membantah anggapan bahwa pajak pembalut merupakan pungutan yang menyasar perempuan. Menurut DJP, pengenaan PPN atas pembalut adalah bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang diatur peraturan perundang-undangan.
"Pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan ataupun atas menstruasi. Pengenaan tersebut merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis DJP dalam unggahan resminya.
DJP mengakui pembalut termasuk kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan perempuan. Namun, fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan kepada jenis barang tertentu yang sudah ditetapkan dalam regulasi, dan pembalut belum masuk kelompok tersebut.
Menurut DJP, setiap usulan perubahan fasilitas perpajakan harus dikaji lebih dulu. Kajian itu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, dampak bagi masyarakat, serta implikasi terhadap penerimaan negara.
Posisi DJP ini merespons desakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang meminta pemerintah menghapus PPN pembalut dari 11 persen menjadi nol persen. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pembalut adalah kebutuhan primer perempuan, bukan barang mewah.
"Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras dan minyak goreng. Itu kebutuhan primer dan bukan barang mewah. Kenapa mesti dikenakan pajak 11 persen? Tinggi sekali," kata Said dalam konferensi pers daring, Selasa (3/11).
Said menyebut pembalut masuk dalam 64 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan survei penentuan upah minimum. Pajak atas produk itu, menurut dia, menambah pengeluaran rutin buruh perempuan yang harus membeli pembalut setiap bulan.
KSPI dan Partai Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mempertimbangkan pembebasan PPN pembalut. Said menilai kebijakan itu dapat membantu menjaga daya beli perempuan, terutama pekerja berpenghasilan terbatas.
Hingga kini belum ada keputusan resmi soal usulan tersebut. Pembalut tetap diperlakukan sebagai BKP dengan PPN efektif 11 persen, sementara daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak belum mencakup produk kebersihan menstruasi.