BANDARLAMPUNG — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Riski Sofyan membuka langsung kegiatan yang menyasar pelaku usaha dan/atau kegiatan di wilayah Provinsi Lampung. Sosialisasi digelar untuk menyamakan persepsi, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat sinergi antara regulator dan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Permen LH Nomor 6 Tahun 2026 menghadirkan kepastian hukum melalui pendelegasian kewenangan dari gubernur kepada DLH. Pendelegasian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang akuntabel, terukur, dan transparan.
Regulasi tersebut mengatur lima tingkatan sanksi administratif. Mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pencabutan perizinan berusaha, hingga pembekuan perizinan berusaha.
Meski begitu, DLH menegaskan tidak menargetkan penjatuhan sanksi ekstrem berupa pembekuan atau pencabutan izin. "Kami dari pengawas kalau melakukan pengawasan itu tidak ada target harus ada yang dibekukan izinnya. Semangat kita semata-mata untuk menjaga lingkungan, tetapi Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga keseimbangan iklim investasi agar tetap sehat," ujar Riski.
Besaran denda administratif untuk setiap pelanggaran dapat mencapai paling banyak Rp 3 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Penerapan denda menyasar pelanggaran mendasar, seperti beroperasi tanpa persetujuan lingkungan, melebihi baku mutu air limbah dan emisi melalui pembuktian ilmiah laboratorium terakreditasi, hingga kelalaian yang memicu pencemaran lingkungan.
Riski meluruskan bahwa dana denda administratif masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Perlu digarisbawahi bahwa tujuan penerapan denda ini bukan untuk menambah PAD, melainkan untuk memberikan efek jera dan mewujudkan keadilan bagi lingkungan. Selain itu, sesuai prinsip polluter pays principle, pembayaran denda tidak menghapuskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan," tegasnya.
DLH Provinsi Lampung mendorong pergeseran paradigma pengawasan dari semula reaktif menjadi preventif. Pengawasan rutin, baik secara langsung maupun melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup (SIMPEL), terus diintensifkan tanpa menunggu aduan masyarakat atau kasus viral di media sosial.
Pelaku usaha juga diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 telah melarang pembakaran lahan dalam kondisi apa pun tanpa terkecuali. Faktor kelalaian sarana prasarana pemadaman dapat berimplikasi pidana.
Riski mengajak pelaku usaha memandang kepatuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL, UPL, Persetujuan Teknis (Pertek), dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai investasi jangka panjang demi keberlanjutan bisnis.
"Pelaku usaha bukan semata-mata sebagai objek pengawasan, melainkan mitra strategis pemerintah di dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengawal pembangunan berkelanjutan. Lebih murah dan mudah taat sejak awal daripada harus menanggung denda hingga miliaran rupiah serta sanksi hukum lanjutan," pungkas Riski.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait penerapan sanksi dan denda administratif bidang lingkungan hidup sesuai Permen LH Nomor 6 Tahun 2026 oleh Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Rahma Venita.