LAMPUNG SELATAN — Pemerintah mempercepat kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak sekadar menjadi bangunan fisik, tetapi mampu menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan bantuan pangan, dan mendekatkan layanan keuangan kepada warga desa. Percepatan itu ditegaskan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).
Dari 28.000 gedung yang telah rampung dibangun, baru 10.070 unit yang dinyatakan siap beroperasi penuh. Pemerintah mengintensifkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan fasilitas, pasokan barang, transportasi, hingga layanan pendukung tersedia sebelum koperasi berjalan optimal.
Zulhas menyebut monitoring serentak berlangsung selama delapan hari ke depan sesuai arahan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus mempercepat kesiapan koperasi yang telah dibangun.
"Pemantauan ini menjadi bagian dari monitoring serentak yang berlangsung selama delapan hari ke depan sesuai arahan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus mempercepat kesiapan koperasi yang telah dibangun. Kita targetkan sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari 35.000 unit," kata Zulhas.
Percepatan pembangunan perlu diimbangi dengan kesiapan operasional agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Pemerintah juga menargetkan pengembangan jaringan KDKMP hingga sekitar 80.000 unit.
Salah satu aspek utama yang diperiksa adalah ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk, beras, dan gas elpiji 3 kilogram. Pemerintah juga mengevaluasi sarana transportasi berupa mobil, sepeda motor, dan mobil pikap untuk mendukung kelancaran distribusi.
KDKMP diharapkan menjadi titik layanan yang memudahkan masyarakat desa memperoleh kebutuhan pokok bersubsidi tanpa harus pergi jauh.
"Penyaluran barang bersubsidi akan dipusatkan di Koperasi Desa. Jadi masyarakat desa tidak perlu repot, cukup datang ke Koperasi Desa Merah Putih," tegasnya.
Pemerintah menyiapkan penyaluran beras bersubsidi sebanyak satu juta ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah kenaikan harga beras di pasaran. Beras tersebut dipasarkan melalui koperasi dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Selain itu, bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 disiapkan bagi 33,2 juta penerima. Setiap penerima memperoleh beras 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai 30 kilogram dan disalurkan sekaligus.
"Bantuan pangan sudah kita siapkan untuk Oktober, November, dan Desember. Saya kira minggu ini sudah mulai berjalan setelah uangnya dicek dan ditransfer dari Kementerian Keuangan," kata Zulhas.
Bantuan diberikan secara gratis, terutama kepada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Kebijakan ini diharapkan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan meringankan pengeluaran pangan, terutama di tengah tekanan kebutuhan hidup dan dampak musim kemarau.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas mengapresiasi KDKMP Desa Bumi Sari yang telah dilengkapi layanan BRILink sehingga memungkinkan warga melakukan transaksi tanpa harus mendatangi kantor bank.
"Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat melakukan penyetoran dan penarikan uang. Layanan tersebut juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi warga, termasuk pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha," imbuhnya.
Pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan BRI melalui koperasi dengan rekomendasi dari pengurus koperasi sebagai salah satu persyaratan. KDKMP Desa Bumi Sari juga telah menyediakan pupuk, elpiji 3 kilogram, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pembayaran listrik direncanakan turut tersedia di lokasi tersebut, sementara layanan Pos Indonesia disiapkan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada warga.
Zulhas mengakui pengoperasian program berskala nasional yang melibatkan berbagai instansi dan BUMN membutuhkan proses serta koordinasi berkelanjutan. Karena itu, monitoring dilakukan untuk memastikan setiap koperasi memiliki fasilitas dan dukungan memadai.
"Pemerintah berharap keberadaan KDKMP dapat memangkas jarak masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok, layanan keuangan, dan berbagai layanan ekonomi lainnya," ujarnya.