LAMPUNG — Ekonom senior Burhanuddin Abdullah menilai target pertumbuhan ekonomi 8% era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih bisa dikejar asalkan Indonesia berani mengubah cara pembangunan. Dua kunci utamanya adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Tanpa keduanya, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap tertahan di kisaran 5%.
Perhitungan yang pernah disusun bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan target pertumbuhan itu berkaitan erat dengan upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Dengan asumsi pertumbuhan 6% per tahun, Indonesia diproyeksikan baru keluar dari jebakan tersebut pada 2041.
Jika pertumbuhan bisa dijaga di level 7% per tahun, target itu bisa dicapai lebih cepat pada 2038. Angka 8% kemudian didorong sebagai target yang lebih ambisius untuk mempercepat lompatan ekonomi.
Burhanuddin menegaskan angka 8% bukan hal mustahil. Indonesia pernah mencatat pertumbuhan setinggi itu, bahkan lebih dari sekali, pada masa Orde Baru.
"Sangat mungkin bisa mencapai 8%. Kita pernah tumbuh 8%, bukan hanya sekali, tapi lima kali di zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa?" ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Ia menekankan pendekatan pembangunan yang sama dengan masa lalu tidak akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Jika pemerintah masih memakai cara lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus tertahan di kisaran 5%.
"Cara kita memang harus berbeda. Kalau caranya sama seperti yang lalu, pertumbuhan kita tetap 5%. Kunci paling pokok mewujudkan itu cuma dua, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi," tegasnya.
Burhanuddin mengutip ungkapan populer yang dikaitkan dengan Albert Einstein soal pentingnya inovasi cara berpikir. Menurutnya, melakukan hal yang sama terus-menerus sambil berharap hasil berbeda adalah kekeliruan mendasar.
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo saat ini sudah mulai menunjukkan upaya perubahan pendekatan pembangunan. Salah satunya terlihat dari perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini sudah sangat banyak yang berbeda. Kita semua akan melakukan pembangunan ke depan dengan cara yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan," katanya.
Burhanuddin menyoroti jumlah masyarakat berkapasitas tinggi di Indonesia yang masih tergolong kecil, sekitar 7% dari populasi. Padahal, untuk menciptakan critical mass yang mampu menggerakkan perubahan peradaban dan ekonomi secara masif, dibutuhkan setidaknya 20% populasi berpendidikan tinggi.
Atas dasar itu ia mengapresiasi sejumlah program pemerintah di bidang pendidikan. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat semangat dan visioner dalam membangun berbagai jenis sekolah untuk mengejar jumlah orang pintar yang dibutuhkan.
"Sekarang Presiden sangat semangat dan visioner untuk membuat sekolah macam-macam karena ingin mengejar orang pintar tadi," ungkapnya.
Burhanuddin menegaskan perubahan cara pembangunan bukan berarti mengubah tujuan akhir pembangunan nasional. Tujuan yang hendak dicapai tetap sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Bagi pelaku usaha, pergeseran pendekatan ini berimplikasi pada kebutuhan investasi yang lebih padat teknologi dan keterampilan. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal dan insentif industri sejalan dengan agenda produktivitas, bukan sekadar mengejar pertumbuhan dari sektor yang sudah matang.