LAMPUNG — Perum Bulog menargetkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke minimal 100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebelum 20 Oktober 2026. Langkah ini menyusul mulai beroperasinya KDKMP pada 1 Oktober 2026 sebagai kanal distribusi pangan bersubsidi. Bulog menyatakan tidak membatasi kuota pasokan karena program ini masuk kategori strategis nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut 100 KDKMP itu akan dijadikan proyek percontohan sebelum penyaluran diperluas ke titik-titik lain. Penentuan lokasi awal dikoordinasikan bersama Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola Kopdes Merah Putih.
Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencukupi untuk alokasi tersebut. Perusahaan pelat merah itu juga telah menerima mandat tambahan menyalurkan 1 juta ton beras SPHP tahun ini.
Tambahan pasokan 1 juta ton diarahkan ke tiga sasaran utama: daerah terdampak bencana, wilayah kekeringan imbas El Nino, serta persiapan operasional KDKMP. Alokasi ini menambah volume SPHP yang sudah berjalan rutin sepanjang tahun.
Rizal menegaskan pihaknya siap menambah pasokan bila KDKMP membutuhkan volume lebih besar. Menurut dia, tidak ada batas kuota yang dipasang untuk program tersebut.
"Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi, karena ini program strategisnya Bapak Presiden. Perintahnya tadi dari Bapak Kepala BP BUMN, Pak Dony Oskaria, harus mendukung semaksimal mungkin. Jadi tidak ada batasan kuota," kata Rizal di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan KDKMP bukan toko ritel modern. Fungsinya menyalurkan barang bersubsidi dan layanan BUMN ke desa dan kelurahan.
Sejumlah komoditas dan layanan akan masuk lewat koperasi itu, mulai dari pupuk, beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilogram, hingga layanan BRILink, pembiayaan Mekaar dari PNM, dan pembayaran listrik. Pasokan mulai mengalir seiring penempatan manajer pada 1 Oktober 2026.
"Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apa lagi tadi ya, BRILink, Mekaar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, PNM ya, PNM, pembayaran listrik, dan lain-lain," ujar Zulkifli dalam kesempatan yang sama.
Sejumlah BUMN telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Agrinas Pangan Nusantara. Mereka adalah Perum Bulog, ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Pos Indonesia.
Dari sisi perbankan, ada BRI, BNI, Mandiri, dan BSI yang turut menggandeng program ini. Keterlibatan bank pelat merah itu memungkinkan layanan keuangan masuk ke koperasi, termasuk pembayaran dan pembiayaan.
Pemerintah menjadwalkan evaluasi bertahap. Evaluasi pertama pada 7 Oktober 2026, lalu penelusuran operasional di berbagai daerah pada 15 Oktober 2026. Zulkifli menyebut para pejabat akan turun langsung berperan sebagai pramuniaga untuk memastikan koperasi berjalan sesuai rencana.
"Kami akan bagi tugas masing-masing nanti jadi pramuniaga ya, saya jadi pramuniaga di koperasi mana, Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin belum semua, tapi secara bertahap," jelasnya.
Zulkifli meminta manajer KDKMP menerima penempatan awal meski jaraknya jauh dari domisili. Penyesuaian lokasi bisa dilakukan setelah operasional berjalan.
"Kami dengar, kami memahami, tadi sudah kami rapatkan, yang paling penting sekarang dari manajer-manajer itu harus ditempatkan, diterima dulu," kata Zulkifli.
Bagi Bulog, penyaluran lewat KDKMP memperluas jangkauan distribusi SPHP yang selama ini mengandalkan jaringan sendiri. Keberhasilan 100 titik percontohan dalam sebulan ke depan akan menentukan seberapa cepat program ini direplikasi ke ribuan koperasi lain di seluruh Indonesia.