Anggota Komisi X DPR RI Dapil Lampung I Rycko Menoza mendorong hasil riset dan produk teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dihilirisasi untuk memperkuat produktivitas serta daya saing UMKM di Lampung. Dorongan itu disampaikan menyusul kebutuhan pelaku usaha lokal akan inovasi yang aplikatif, mulai dari efisiensi produksi hingga perluasan akses pemasaran. Rycko menilai sinergi dunia riset dan sektor riil menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
LAMPUNG SELATAN — Rycko Menoza menegaskan teknologi dan hasil riset harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Menurut dia, inovasi yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas dan daya saing usaha kecil terus meningkat.
Pemanfaatan hasil riset BRIN diharapkan membuat pelaku usaha lokal mengembangkan inovasi yang aplikatif. Tidak hanya untuk efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses pemasaran produk mereka.
Rycko menyebut sinergi antara dunia riset dan sektor riil sebagai bagian penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Hasil penelitian, katanya, tidak boleh berhenti sebagai produk akademik.
Riset dan teknologi dinilai perlu menjawab kebutuhan masyarakat produktif. "Riset, teknologi, dan inovasi penting untuk masyarakat produktif dan UMKM naik kelas," ucap Rycko.
Rycko mendorong pemangku kepentingan di daerah memperkuat jembatan hilirisasi hasil riset melalui pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan itu mencakup sejumlah aspek teknis dan manajerial.
Langkah-langkah itu diharapkan memberi nilai tambah dan daya saing lebih baik bagi produk UMKM. Tanpa pendampingan, hasil riset berisiko tidak terserap pelaku usaha.
Penguatan pemanfaatan teknologi dan inovasi perlu diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rycko menilai pelaku UMKM harus mampu mengadopsi hasil riset sesuai kebutuhan usahanya.
Komisi X DPR RI, lanjut dia, berkomitmen mengawal kebijakan penguatan ekosistem riset dan pendidikan vokasi maupun pelatihan. Kebijakan itu dinilai perlu selaras dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kerakyatan.
"Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan penguatan ekosistem riset dan pendidikan vokasi maupun pelatihan agar selaras dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dinilai menentukan hasil akhir hilirisasi. Dengan kerja sama itu, hasil riset diharapkan memberi dampak lebih nyata terhadap pengembangan UMKM.
Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di Lampung, tetapi juga perekonomian masyarakat di daerah lain. Rycko menyampaikan dorongan ini saat dikonfirmasi di Lampung Selatan.