BANDARLAMPUNG — Serapan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Lampung menunjukkan tren positif dengan dominasi peminat dari sektor swasta. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengungkapkan dari total 2.185 unit yang terealisasi, sebanyak 67,09 persen di antaranya dibeli oleh pekerja swasta.
"Di Lampung dari pekerja swasta sudah cukup banyak bisa menikmati program ini," ujarnya di Bandarlampung, Sabtu (21/6).
Angka tersebut berbanding terbalik dengan porsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya mencapai 11,72 persen dan wiraswasta sebesar 10,85 persen. Sisanya merupakan segmen lain yang memanfaatkan skema pembiayaan perumahan bersubsidi tersebut.
Realisasi FLPP tersebut tersebar di 224 perumahan yang dikembangkan oleh 252 pengembang di 11 kabupaten/kota. Berdasarkan data Kanwil DJPb, Lampung Selatan menjadi daerah dengan serapan tertinggi mencapai 1.380 unit rumah, disusul Pesawaran dengan 370 unit, dan Kota Bandarlampung sebanyak 241 unit.
Adapun daerah lain seperti Lampung Tengah mencatat 78 unit, Metro 49 unit, Lampung Utara 43 unit, serta Pringsewu 10 unit. Sementara itu, Waykanan, Tulangbawang, Pesisir Barat, dan Tanggamus masih mencatatkan realisasi di bawah sepuluh unit.
Dari sisi tenor kredit, mayoritas masyarakat memilih jangka waktu menengah. Tenor 10-15 tahun menjadi favorit dengan 1.115 unit, diikuti tenor 15-20 tahun sebanyak 915 unit, dan tenor 5-10 tahun sebanyak 154 unit.
Purwadhi menjelaskan bahwa persoalan perumahan di Lampung tidak hanya soal kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian. Dari total backlog yang mencapai 1.215.561 unit, sebanyak 76,09 persen atau 924.894 unit merupakan rumah tidak layak huni. Sisanya, 290.667 unit, merupakan backlog kepemilikan.
Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah dengan backlog tertinggi mencapai 176.186 unit, dengan rincian 135.180 unit backlog kualitas dan 41.006 unit backlog kepemilikan. Posisi berikutnya ditempati Lampung Selatan dengan total 163.894 unit serta Kota Bandarlampung dengan 152.866 unit.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah pusat telah memperpanjang tenor pembiayaan hingga lebih dari 20 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan cicilan bulanan masyarakat sekaligus mempercepat pengurangan angka backlog di daerah.
Meski capaian penyaluran dinilai positif, Kanwil DJPb menyoroti masih adanya kabupaten yang belum memiliki pengembang perumahan bersubsidi. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan FLPP secara merata.
"Masih ada kabupaten yang belum ada pengembang, jadi harus terus diedukasi untuk mengurangi backlog di Lampung," tegas Purwadhi. Dengan tambahan 2.185 unit rumah baru yang tersalurkan semester ini, pemerintah optimistis kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan rumah layak dapat terus dipersempit.