LAMPUNG SELATAN — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memberi sinyal tegas bahwa dana desa tidak boleh berhenti pada laporan pertanggungjawaban. Setiap program yang digulirkan pemerintah desa wajib memenuhi dua indikator utama: memiliki dampak yang dirasakan masyarakat serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” ujar Radityo saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin.
Radityo menjelaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Melalui Asta Cita Presiden RI, desa ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan, sehingga kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi prioritas Pemkab Lampung Selatan.
Kebijakan ini juga selaras dengan Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang digagas pemerintah daerah. Khususnya pada pilar Unggul, fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
“Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas,” kata dia.
Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto menambahkan, workshop ini dirancang untuk mendorong pembangunan desa yang lebih efektif. Targetnya bukan hanya sekadar kepatuhan administrasi, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa.
“Selain memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” jelas Ade Priyanto.
Workshop ini diikuti oleh aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa se-Kabupaten Lampung Selatan. Bupati mengapresiasi inisiasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan seluruh pihak terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis peningkatan kapasitas aparatur desa.