BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung menemui massa aksi PMII yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6). Ia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan anggota DPRD setempat. Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen pemerintah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya mahasiswa, demi menjaga situasi kondusif melalui dialog.
Dalam aksinya, PMII Lampung menyampaikan tujuh poin tuntutan yang mencakup sektor strategis daerah. Tuntutan itu meliputi perbaikan di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, agraria, fiskal daerah, sumber daya alam (SDA), hingga tata kelola pembangunan. Rincian lebih lanjut mengenai poin-poin tersebut belum dirilis secara terbuka oleh pengunjuk rasa.
Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap masukan dari elemen masyarakat. “Kami sangat menghormati dan mengapresiasi aksi rekan-rekan PMII hari ini. Aspirasi telah disampaikan dengan tertib, baik, dan terstruktur, baik secara lisan maupun melalui surat resmi,” ucap Jihan di lokasi aksi.
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan menindaklanjuti setiap tuntutan yang masuk. Kehadiran langsung Wagub dan jajaran di lokasi aksi dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan saran dari mahasiswa.
“Pemerintah Provinsi Lampung selalu terbuka terhadap setiap masukan yang bertujuan untuk kemajuan daerah maupun bangsa,” lanjut Jihan. Ia berharap komunikasi semacam ini terus terjalin antara pemerintah dan civitas akademika.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu berjalan tanpa insiden berarti. Massa PMII terlihat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, namun tetap menjaga ketertiban di sekitar lokasi gedung DPRD. Petugas kepolisian juga terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Langkah Wagub menemui demonstran secara langsung dinilai sebagai bentuk pendekatan baru dalam merespons aksi mahasiswa di Lampung. Selama ini, aksi unjuk rasa kerap hanya direspons secara administratif melalui surat atau pernyataan pers. Turunnya pejabat tinggi daerah ke lapangan menjadi sinyal bahwa Pemprov Lampung ingin membangun dialog yang lebih partisipatif.
Belum ada jadwal resmi kapan pemerintah akan memberikan jawaban tertulis atas ketujuh tuntutan PMII. Namun, Sekda Marindo Kurniawan mengisyaratkan bahwa pembahasan internal akan segera dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.