LAMPUNG UTARA — Fatikhatul Khoiriyah bersama Agus Sulistio dan Hatami resmi ditetapkan sebagai pimpinan definitif DPC PKB Lampung Utara. Keputusan itu tertuang dalam surat keputusan yang dibacakan langsung oleh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Lampung dalam forum virtual.
Fatikhatul Khoiriyah, yang kini menjabat sebagai Ketua DPC, menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat soliditas kader dan menjadikan partai lebih dekat dengan masyarakat. “Kami akan fokus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah, memperkuat soliditas kader, serta memastikan PKB hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Proses seleksi kepengurusan ini tidak berlangsung singkat. DPP PKB menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) tahap pertama di Lampung pada 12 April 2026, lalu dilanjutkan UKK tahap kedua di Kantor DPP PKB. Hasil dari dua tahapan itu menjadi dasar utama dalam menentukan susunan pengurus definitif di tingkat kabupaten dan kota se-Lampung.
Dalam struktur baru ini, Hatami didapuk sebagai Bendahara. Ketiganya diharapkan mampu menggerakkan organisasi secara modern dan responsif terhadap agenda politik ke depan.
Calon Sekretaris DPC PKB Lampung Utara, Agus Sulistio, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah. Ia menyebut posisi sekretaris memiliki peran strategis dalam memastikan program partai berjalan efektif. Dalam waktu dekat, ia akan membangun komunikasi dengan para senior, sesepuh partai, serta Dewan Syura PKB Lampung Utara.
“Kami akan membangun komunikasi dan konsolidasi yang kuat dengan seluruh elemen partai agar langkah organisasi dan perjuangan politik PKB dapat berjalan seiring demi kemajuan partai dan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Fatikhatul Khoiriyah menambahkan, penetapan kepengurusan ini menjadi momentum membangun organisasi yang lebih solid. Ia ingin PKB Lampung Utara menjadi rumah besar bagi kader dan warga. “Semangat kebersamaan, pengabdian, dan kerja nyata akan menjadi fondasi utama,” katanya.
DPC PKB Lampung Utara kini bersiap menyusun program kerja jangka pendek, termasuk menjalin komunikasi politik dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Langkah ini dinilai krusial menjelang berbagai agenda politik lima tahun ke depan.