BANDAR LAMPUNG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memetakan risiko ekonomi yang membayangi Bumi Ruwa Jurai akibat ketegangan geopolitik global. Lonjakan biaya energi dan depresiasi rupiah menjadi transmisi utama yang mengancam laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan Iran, membawa dampak negatif yang dominan. Kenaikan harga komoditas global gagal memberikan keuntungan besar (windfall) karena tergerus mahalnya biaya logistik.
“Lampung masih memiliki sumber ekonomi dengan ketergantungan rendah terhadap luar negeri, meski kami akui ada beberapa sektor yang terdampak,” ujar Bimo dalam Bincang Literasi Bersama Media di Bandar Lampung, Rabu (6/5/2026).
Survei BI Lampung Triwulan I 2026 menempatkan industri pengolahan pada posisi paling berisiko. Subsektor kimia terhimpit kenaikan harga bahan baku impor yang diperparah fluktuasi nilai tukar dolar AS.
Ancaman serupa menyasar sektor pertanian dan peternakan. Ketergantungan pada bibit serta pakan impor memicu pembengkakan biaya produksi yang mengancam margin keuntungan petani di tengah ketidakpastian global.
Sektor akomodasi serta penyediaan makan-minum turut terpukul. Kewajiban pembayaran sejumlah komponen operasional dalam mata uang dolar AS otomatis menambah beban biaya saat rupiah melemah.
Di tengah tekanan eksternal, BI mencatat sejumlah sektor di Lampung tetap tangguh. Pertanian yang berorientasi pasar lokal menunjukkan resiliensi tinggi berkat minimnya ketergantungan pada komponen impor.
Industri pengolahan berbahan baku lokal serta transportasi domestik juga mencatat dampak terbatas. Namun, pelaku usaha tetap memandang stabilitas nilai tukar sebagai kunci menjaga optimisme dan kelangsungan operasional.
BI menekankan bahwa bagi pengusaha daerah, stabilitas nilai tukar jauh lebih krusial daripada level kurs tertentu. Mereka meyakini pelemahan rupiah saat ini hanya fenomena sementara.
Pemerintah merespons situasi ini melalui realokasi belanja APBN dan efisiensi konsumsi energi. Stimulus fiskal seperti bantuan sosial (bansos) hingga insentif kendaraan listrik dikucurkan demi menjaga daya beli masyarakat.
Saat ini, BI dan Pemerintah Provinsi Lampung memantau ketat pergerakan harga pasar yang mulai merangkak naik. Koordinasi lintas instansi diperkuat untuk meredam gejolak harga bahan pokok di tingkat konsumen.
“Kami tengah mendalami tren kenaikan harga bersama Pemprov untuk mengambil langkah mitigasi. Ini upaya konsisten kami dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkas Bimo.