Pencarian

3 Pokok Pencabutan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran yang Perlu Diketahui Warga Lampung

Kamis, 12 November 2026 • 12:02:31 WIB
3 Pokok Pencabutan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran yang Perlu Diketahui Warga Lampung
Kemendikdasmen mencabut surat penyetaraan pendidikan Gibran melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026.

BANDAR LAMPUNG — Kemendikdasmen menuangkan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Pokok keputusan mencakup pencabutan surat, penarikan dokumen, dan pernyataan bahwa surat tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, pembatalan surat penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan mengenai status jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

1. Surat Harus Ditarik dari Penerima dan Pihak yang Menguasainya

Keputusan Kemendikdasmen tidak berhenti pada pembatalan administrasi. Diktum kedua memerintahkan penarikan surat keterangan dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasai dokumen.

Dalam ketentuan yang sama, kementerian menyatakan surat penyetaraan pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan asas erga omnes. Artinya, pernyataan mengenai tidak mengikatnya surat berlaku terhadap semua pihak.

Objek pencabutan perlu dibedakan secara jelas: keputusan menyasar surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Bahan pemberitaan tidak menyebut pencabutan dokumen pendidikan lain milik Gibran.

2. Putusan Kasasi Membatalkan Hasil Pemeriksaan Pengadilan Sebelumnya

Dasar pencabutan adalah putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan H.M. Subhan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta memerintahkan tergugat mencabut surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pembatalan surat penyetaraan melalui perkara kasasi juga diberitakan ANTARA.

Salinan lengkap putusan dipublikasikan pada 10 November 2026. Dalam pertimbangannya, MA menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan yang dibahas majelis menyangkut dasar penerbitan surat penyetaraan, terutama dokumen untuk membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan setara SMA. Pertimbangan hukum tersebut menjadi konteks perintah pencabutan kepada instansi penerbit.

3. Yusril Membenarkan Pencabutan, Status Jabatan Merupakan Persoalan Berbeda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan kabar pencabutan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (12/11/2026).

"Ya," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana dilansir CNN Indonesia dalam pemberitaan Kupastuntas.co.

Konsekuensi keputusan kementerian berada pada keberlakuan surat penyetaraan pendidikan. Surat terbitan 2019 tidak lagi dapat digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun pembatalan surat tidak otomatis menetapkan perubahan status jabatan wakil presiden. Pelaksanaan keputusan kementerian mencakup penarikan dokumen dari penerima atau pihak lain yang masih menguasainya.

Follow poroslampung.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kupastuntas.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks