LAMPUNG — Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding Amerika Serikat dan sekutunya menjadikan sanksi, tarif, hingga penyitaan aset sebagai senjata untuk melumpuhkan pesaing geopolitik. Tudingan itu ia tulis dalam opini yang dimuat harian bisnis Kommersant, dengan menyoroti penyitaan kapal tanker minyak berbendera Rusia sebagai "perompakan murni di lautan".
Kecaman Lavrov menyasar praktik yang menurutnya sudah keluar dari koridor hukum internasional. Ia menyebut negara-negara Barat memakai instrumen ekonomi "tanpa hukum" untuk menekan lawan politik dan ekonomi mereka, terutama di kawasan Asia dan Global South.
Dalam pandangannya, tekanan ekonomi yang dijalankan AS bersama sekutu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Lavrov menyebut kondisi itu sebagai bentuk "ketidakadilan hukum geopolitik" (geopolitical lawlessness) yang sengaja dirancang untuk melempar pasar internasional ke dalam kekacauan.
Sanksi dan Tarif Jadi Senjata Konfrontasi
Menurut Lavrov, perekonomian global kini beralih fungsi menjadi arena konfrontasi brutal. Sanksi sepihak, tarif, hingga perampokan aset dipakai untuk mempertahankan dominasi global yang mulai goyah.
Pernyataan itu muncul di tengah tekanan sanksi yang belum surut terhadap Rusia sejak konflik dengan Ukraina. Negara-negara Barat secara berkala memperluas daftar entitas dan individu yang dibekukan asetnya, termasuk di sektor energi dan keuangan.
Penyitaan Tanker Minyak Disebut Perompakan
Lavrov secara terbuka mengecam penyitaan kapal-kapal tanker minyak yang berbendera atau berasosiasi dengan Rusia oleh negara-negara Barat. Ia menyebut tindakan itu sebagai "perompakan murni di lautan".
Penyitaan tanker menyentuh langsung rantai pasok energi Rusia, yang selama ini jadi tulang punggung penerimaan negara. Pembatasan armada bayangan (shadow fleet) dan larangan asuransi kapal memperketat jalur ekspor minyak Moskow ke pasar Asia.
Dampak ke Pasar Energi dan Negara Berkembang
Bagi pelaku pasar, pernyataan Lavrov menambah lapisan risiko geopolitik yang sudah membebani harga komoditas. Setiap eskalasi pada armada tanker berpotensi mengganggu volume pengiriman dan menaikkan premi asuransi pengapalan.
Negara-negara Global South yang menjadi tujuan ekspor minyak Rusia berada di posisi sulit. Mereka menikmati harga diskon, tetapi berisiko terkena sanksi sekunder dari AS dan Uni Eropa bila transaksi dianggap melanggar aturan.
Lavrov menempatkan isu ini sebagai bagian dari pergeseran tatanan ekonomi global. Menurutnya, negara-negara berkembang semakin terdorong mencari jalur pembayaran dan perdagangan alternatif di luar sistem yang dikuasai dolar AS.
Respons yang Belum Muncul
Belum ada tanggapan resmi dari Washington maupun Brussels atas opini Lavrov. Sejauh ini, negara-negara Barat membantah penyitaan aset dilakukan tanpa dasar hukum dan menegaskan sanksi diambil sebagai respons atas tindakan Rusia.
Bagi investor yang memantau aset berdenominasi rubel maupun komoditas energi, pernyataan ini lebih berfungsi sebagai sinyal politik ketimbang katalis pasar jangka pendek. Arah harga minyak tetap lebih ditentukan oleh keputusan pasokan OPEC+ dan data permintaan global.