YERUSALEM — Kantor Kepresidenan Israel menyatakan Herzog mengundang Eisenkot untuk datang ke kediaman presiden guna menerima mandat tersebut secara resmi. Undang-undang Israel memberi mantan kepala militer itu waktu 28 hari untuk merakit koalisi, dengan opsi perpanjangan 14 hari jika dibutuhkan.
Eisenkot langsung menyampaikan pernyataan usai pengumuman. "Ini adalah saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa kami layak," kata Eisenkot di platform media sosial X.
Dukungan 48 Anggota Parlemen dari Empat Partai Oposisi
Dalam rekomendasi parlementer yang diajukan kepada Herzog, Eisenkot mengantongi dukungan 48 anggota parlemen dari empat partai blok oposisi. Sebanyak 19 wakil dari partai-partai yang dipimpin etnis Arab turut menyalurkan dukungan.
Netanyahu hanya direkomendasikan 46 anggota parlemen. Tujuh anggota Partai Yudaisme Torah Bersatu yang berhaluan ultra-Ortodoks memilih tidak mendukung kedua kandidat.
Jalan Berat Menuju 61 Kursi
Meski memperoleh rekomendasi terbanyak, Eisenkot menghadapi jalan berat untuk membentuk pemerintahan mayoritas dengan 61 kursi dari total 120 kursi parlemen. Analis menilai barisan oposisi terpecah soal kerja sama dengan partai-partai Arab.
Ketidaksepakatan dengan dua partai ultra-Ortodoks yang menguasai 13 kursi menambah hambatan. Tanpa dukungan mereka, aritmetika koalisi sulit ditutup.
Netanyahu Peringatkan Pemerintahan Bergantung Partai Arab
Pada Sabtu yang sama, Netanyahu menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Ia memperingatkan agar tidak membentuk pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Netanyahu menuduh partai-partai Arab berusaha menghancurkan Israel. Ia menyebut pemerintahan persatuan nasional harus mencakup semua partai dalam koalisi saat ini, bersama "semua partai Zionis yang ingin melindungi negara kita."
Apa yang Terjadi Jika Eisenkot Gagal
Jika Eisenkot gagal merakit koalisi dalam tenggat, Herzog dapat melimpahkan tugas kepada kandidat lain. Sedikitnya 61 anggota parlemen juga bisa meminta presiden mempercayakan mandat kepada kandidat pilihan mereka.
Bila semua upaya itu menemui jalan buntu, parlemen akan dibubarkan dan Israel menggelar pemilihan umum baru. Skenario itu memperpanjang ketidakpastian politik yang sudah berlangsung lama di negara tersebut.