BANDAR LAMPUNG — Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy memaparkan capaian program strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sepanjang 2025 hingga Semester I 2026. Program unggulan yang dijalankan meliputi Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, SimPel, literasi pasar modal, dan Bank Sampah Sekolah.
Angka indeks literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen dalam SNLIK 2025. Hasil SNLIK 2026 melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
OJK Lampung bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengoptimalkan program TPAKD untuk pemerataan akses. Sebanyak tiga desa ditetapkan sebagai Desa PERKASA guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Perluasan agen Laku Pandai menjangkau 2.601 desa di Lampung. Layanan tanpa kantor itu membuka akses keuangan bagi warga di wilayah perdesaan yang selama ini sulit menjangkau bank.
OJK Lampung bersama Pemprov Lampung meluncurkan Gerakan Bersama (GEMA) Perempuan Desaku Maju. Program ini menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah pada desil 1 hingga desil 4, diawali lima desa percontohan pada 2026 berdasarkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
"Melalui program ini, kita ingin menyatukan berbagai langkah yang ada. Kita tidak ingin perempuan di desa hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagaimana mendorong mereka menjadi subjek atau penggerak utama ekonomi," kata Otto.
Komunitas rentan juga mendapat perhatian melalui penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan, dan pemasaran digital bagi penyandang disabilitas bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada November 2026.
Dalam Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan seluruh program harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata. Menurut dia, program TPAKD perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.
"Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung," ujar Jihan.
Kolaborasi di Lampung berbuah penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Sumatera bagi Kota Metro dalam TPAKD Award 2026. Penghargaan itu menjadi penanda kerja bersama antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan di daerah.
Perluasan inklusi keuangan menuntut peran aktif industri jasa keuangan, mulai dari perbankan konvensional dan syariah, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, hingga lembaga keuangan mikro. Produk yang disediakan perlu sederhana, terjangkau, dan relevan dengan siklus arus kas masyarakat.
Sinergi industri di Lampung tercermin dalam jangkauan KUR kepada sekitar 74 ribu debitur, rekening tabungan pelajar berbiaya ringan, agen layanan tanpa kantor di perdesaan, serta adopsi transaksi digital bagi UMKM.
Di sisi lain, kepercayaan publik hanya terjaga apabila industri jasa keuangan dijalankan secara sehat. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan hal itu dalam kegiatan OJK Mengajar di Universitas Lampung pada 24 Oktober 2025.