Gubernur Lampung Tetapkan UMP 2027 Rp3,28 Juta, Naik 7,79 Persen dari Tahun Lalu

Penulis: Qodri Anwar  •  Minggu, 22 November 2026 | 06:31:31 WIB
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menandatangani penetapan UMP Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152.

LAMPUNG — Penetapan UMP Lampung 2027 ditandatangani Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada Jumat, 20 November 2026. Angka Rp3.285.152 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dibanding UMP 2026 yang sebesar Rp3.047.734, kenaikan tahun depan mencapai Rp237.418. Hitungan persentasenya 7,79 persen.

Berapa Besaran UMSP Sektor Sawit Lampung 2027?

Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2027 sebesar Rp3.350.855 per bulan. Nilai itu lebih tinggi Rp65.703 dari UMP.

UMSP berlaku untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah dengan kode KBLI 10434. Ketentuan masa kerja kurang dari satu tahun berlaku sama seperti UMP.

Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih tidak lagi mengacu pada upah minimum. Pengupahan mereka disusun berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan masing-masing pengusaha.

Usaha Mikro dan Kecil Dapat Kelonggaran Upah

Keputusan gubernur memberi ketentuan khusus bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pengupahan mereka berdasarkan kesepakatan, dengan batas minimum 50 persen dari UMP Lampung 2027.

Dari angka Rp3.285.152, batas 50 persen itu setara Rp1.642.576 per bulan.

UMK 15 Kabupaten/Kota Ditunggu hingga 25 November 2026

Penetapan UMP belum menutup pembahasan upah di daerah. Pemerintah kabupaten dan kota masih punya waktu hingga 25 November 2026 untuk menetapkan UMK 2027 masing-masing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu menegaskan posisi UMP dalam proses itu.

"UMP ini menjadi rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan UMK Tahun 2027 dan tidak boleh di bawah UMP yang telah ditetapkan," ujar Agus.

Dasar Penetapan: Rapat Dewan Pengupahan dan PP 49/2025

UMP dan UMSP Lampung 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 19 November 2026. Rujukan regulasinya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Bagi buruh, tambahan Rp237 ribu per bulan menjadi angka yang akan diuji begitu Januari berjalan. Harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, dan sewa tempat tinggal tetap jadi hitungan tersendiri di luar kertas keputusan gubernur.

Reporter: Qodri Anwar
Sumber: wawainews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top