LAMPUNG — Kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari–Juli 2026 menghanguskan 202.004 hektare lahan di Indonesia dan menekan keanekaragaman hayati hingga tingkat spesies tumbuhan. Penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah, menemukan petak yang pernah terbakar pada 2015 hanya menyisakan 80 spesies pohon, turun dari 114 spesies di hutan alami. Temuan ini menegaskan karhutla bukan sekadar bencana satwa, melainkan krisis ekologis yang lebih luas.
Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Budi Setiadi Daryono, menyoroti ramin (Gonystylus bancanus) sebagai salah satu tumbuhan yang paling rentan terdampak karhutla. Pohon yang hidup di ekosistem rawa gambut itu masuk kategori Kritis (Critically Endangered) dalam daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Budi mengakui belum ada bukti empiris soal dampak kebakaran secara masif terhadap populasi ramin. Kendati begitu, ia mengingatkan karhutla tetap menjadi ancaman nyata bagi tumbuhan bernilai konservasi tinggi yang tumbuh di ekosistem rentan.
Kerusakan keanekaragaman hayati akibat karhutla tidak bisa dihitung hanya dari banyaknya pohon yang hangus. Hutan tropis menampung beragam spesies tumbuhan yang saling terhubung dengan organisme lain, mulai dari penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, hingga herbivora.
Budi menegaskan hutan tropis bukan perkebunan monokultur. Setiap pohon bisa mewakili spesies berbeda dengan fungsi ekologis dan jaringan hubungan yang khas.
"Padahal, hutan tropis bukan perkebunan monokultur. Pohon-pohonnya dapat mewakili banyak spesies dengan fungsi ekologis dan hubungan yang berbeda, dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, dan organisme lainnya," jelasnya.
Hilangnya vegetasi lantas merembet ke satwa. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus penopang utama habitat. "Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit," ujar Budi.
Gambaran konkret kerusakan itu muncul dari penelitian di kawasan hutan rawa gambut Kalampangan. Peneliti membandingkan dua petak hutan seluas satu hektare: satu petak hutan alami, satu petak hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015.
Petak hutan alami mencatat 2.851 batang pohon dari 114 spesies. Petak hutan terganggu hanya menyisakan 926 individu pohon dari 80 spesies. Selisih 34 spesies itu menandai penyederhanaan ekosistem yang nyata.
Biomassa pohon di atas permukaan tanah juga anjlok. Hutan alami menyimpan biomassa 341 ton per hektare, sementara petak bekas terbakar tinggal 53,2 ton per hektare.
Budi meluruskan tafsir atas angka tersebut. Selisih 34 spesies bukan berarti puluhan spesies punah secara global akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian itu hanya membandingkan dua petak di satu lokasi.
"Angka tersebut tidak berarti bahwa 34 spesies langsung punah secara global akibat satu kebakaran. Penelitian tersebut membandingkan dua petak di satu lokasi; hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami," ungkapnya.
Yang luput dari perhatian publik, kata Budi, justru penyederhanaan ekosistem itu. Kerusakan tidak selalu tampak kasat mata seperti satwa terluka atau mati. "Orangutan yang terluka dapat terlihat dalam sebuah video, sementara hilangnya keragaman pohon dan hubungan ekologis jauh lebih sulit diperlihatkan," paparnya.
Budi menilai penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman saat bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan restorasi ekosistem gambut agar kebakaran bisa dicegah dan kawasan rusak dapat dipulihkan.
Perhatian tertuju pada kelembagaan restorasi gambut dan mangrove. Masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir Desember 2024, dan tugas restorasi dialihkan ke kementerian terkait. Peralihan itu sempat memunculkan kekhawatiran melemahnya koordinasi lintas sektor.
Pemerintah kemudian mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Lembaga itu dirancang berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa.
Budi menilai rencana pembentukan lembaga tersebut dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola perlindungan gambut. Struktur yang menjangkau desa dinilai lebih menjanjikan untuk mencegah kebakaran berulang di kawasan rawa gambut yang selama ini menjadi titik lemah.