GUNUNG SUGIH — Sekretaris Bapenda Kabupaten Lampung Tengah Susanto menyatakan digitalisasi pemungutan retribusi dan pajak daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus segera dieksekusi seluruh perangkat daerah. Pernyataan itu disampaikannya dalam laporan kegiatan Capacity Building ETPD yang digelar di Aula Bapenda, Selasa (17/11/2026).
Menurut Susanto, pelatihan tersebut membekali langsung perangkat daerah pengampu retribusi agar piawai mengoperasikan RelatePay, SIP Alber, dan Daspad. Targetnya, seluruh kanal pembayaran terintegrasi sehingga proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Tiga aplikasi itu dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan transaksi keuangan daerah secara digital. Sistem ini meminimalisir transaksi tunai yang rawan human error atau penyimpangan.
Bagi masyarakat, ketiga kanal tersebut disebut memberikan kenyamanan saat memenuhi kewajiban fiskal. Pemkab berharap migrasi ke pembayaran nontunai mempercepat setoran retribusi di tingkat perangkat daerah.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Tengah Eko Dian Susanto menilai potensi ekonomi kabupaten itu sangat besar. Persoalannya, selama ini optimalisasi dan pengawasan penarikan retribusi daerah belum berjalan maksimal.
Eko menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait serius menguasai dan menerapkan sistem baru di lapangan. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang untuk pengelolaan yang lambat dan manual.
Menurutnya, keberhasilan ETPD akan langsung berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lampung Tengah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Alex Kurniawan hadir memberikan pandangan strategis soal akselerasi digitalisasi daerah. Ia menekankan pentingnya langkah itu untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Dukungan teknis di lapangan diperkuat Branch Manager Bank Lampung Cabang Bandar Jaya Rudi Heriyanto Ismail. Bank Lampung memastikan kesiapan infrastruktur perbankan untuk mengawal stabilitas dan keamanan ekosistem pembayaran digital.
Kolaborasi Pemkab, Bank Indonesia, dan Bank Lampung disebut menjadi pilar utama terciptanya integrasi keuangan daerah yang andal. Dengan pembekalan teknis yang tuntas, perangkat daerah pengampu retribusi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah dinyatakan siap mengoperasikan sistem baru secara penuh.