Sopian Sitepu: Secara Hukum Gibran Tak Bisa Diturunkan, Pengunduran Diri Belum Tentu Akhiri Polemik

Penulis: Surya Dinata  •  Kamis, 12 November 2026 | 20:01:01 WIB
Sopian Sitepu menyampaikan pandangan hukumnya terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka di Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG — Sopian Sitepu menegaskan bahwa kajian hukum atas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka harus berpijak pada fakta, data, dan putusan pengadilan, bukan tekanan politik yang berkembang. Pernyataan itu disampaikan menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Pengunduran diri tersebut terjadi saat proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran tengah bergulir di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terkait polemik ijazah tersebut.

DPR sempat menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan itu pada Kamis siang. Rapat akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Putusan MK dan MA Dinilai Tak Cukup Dasar Diskualifikasi

Menurut Sopian, putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ditemukan bukti ijazah yang dipersoalkan. Putusan itu, kata dia, tidak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

"Kalau kita perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi jelas, itu hanya menyatakan, itu pun dalam pertimbangannya, tidak ditemukan di ijazah. Tetapi tidak dapat dasar itu mendiskualifikasi Gibran," ujar founder Firma Hukum Sopian Sitepu and Partners itu.

Sopian juga menyoroti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan dokumen tersebut dimusnahkan. Menurut dia, kedua putusan memiliki persoalan dalam pelaksanaannya.

Ia mempertanyakan proses gugatan di MA karena Gibran tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, kata dia, sebelumnya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima.

"Dalam gugatan pembatalan suket tidak melibatkan Gibran. Oleh karena itu, keputusan itu seharusnya kurang pihak. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat lain, sementara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi itu membuat itu tidak dapat diterima," katanya.

Kekosongan Aturan Pengakuan Pendidikan Luar Negeri

Sopian menilai persoalan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan tidak otomatis membatalkan pendidikan Gibran yang pernah ditempuh di Singapura. Ia menyebut masih ada kekosongan aturan hukum di Indonesia soal pengakuan pendidikan masyarakat yang menempuh studi di luar negeri.

"Apakah dengan suket ini Gibran otomatis dibatalkan pendidikannya di Singapura? Itu tidak bisa. Kekosongan aturan hukum, kekosongan konstitusi di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat orang-orang terpilih yang bersekolah atau mengambil studi di luar negeri, itu yang belum diadopsi di Indonesia," ujarnya.

Menurut Sopian, kekosongan hukum tidak seharusnya dibebankan kepada individu. Seseorang tidak semestinya dikenai sanksi akibat aturan yang dibuat negara belum lengkap.

"Asas hukum, kalau kekosongan hukum tidak dapat diberikan sanksi kepada seorang individu, khususnya Gibran," katanya.

Ia juga menyinggung prinsip pengakuan terhadap hukum yang berlaku di negara lain sebagai pertimbangan melihat persoalan pendidikan Gibran. Dari situ, Sopian menyimpulkan Gibran secara hukum tidak dapat diturunkan, meski ia mengaku tidak punya data untuk menganalisis tekanan politik yang berkembang.

Pengunduran Diri dan Pelajaran dari Socrates

Sopian menilai pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan. Keputusan itu berpotensi memunculkan persoalan hukum dan politik baru.

Ia mengibaratkan polemik tersebut dengan nasib filsuf Yunani, Socrates, yang dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Athena karena pemikiran dan pendapatnya.

"Socrates dihukum mati hanya karena dia memberikan pendapat, hanya karena dia melakukan kebiasaan-kebiasaan atau kesempatan ini dia lakukan. Tapi Dewan Kota di Athena memutuskan hukuman mati. Tetapi semua kita sekarang menyesal, kenapa Socrates dihukum mati karena kebenaran yang dilakukannya," tuturnya.

Sopian menegaskan polemik yang terjadi harus menjadi pelajaran agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan situasi. Pengunduran diri Gibran, menurut dia, tidak otomatis membuat persoalan hukum dan politik yang melatarbelakanginya selesai.

Reporter: Surya Dinata
Sumber: voxlampung.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top