Nelayan Kuala Teladas Tulang Bawang Desak Penghentian Pengerukan Pasir Laut Berkedok Pendalaman Alur

Penulis: Teguh Prasetyo  •  Rabu, 11 November 2026 | 11:32:02 WIB
Nelayan Kuala Teladas menyampaikan penolakan terhadap pengerukan pasir laut di perairan Muara Way Tulang Bawang.

TULANG BAWANG — Forum Masyarakat Peduli Lingkungan bersama nelayan Kuala Teladas menilai pengerukan pasir laut bukan persoalan baru. Sejak aktivitas itu mulai berlangsung pada 2021, warga sudah menyampaikan penolakan dan berbagai pengaduan ke instansi terkait.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menyatakan bahwa masyarakat sebelumnya telah menempuh jalur pengaduan resmi. Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung sempat meninjau lokasi dengan menghadirkan pihak perusahaan dan perwakilan nelayan.

"Sejak mulai berlangsung pada 2021, kegiatan tersebut telah mendapat penolakan dari nelayan Kuala Teladas dan sejumlah desa lainnya," kata Nasir, dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Perusahaan Belum Kantongi PKKPRL Saat Peninjauan 2024

Dalam pertemuan peninjauan itu terungkap bahwa perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Temuan tersebut berbuntut pada penghentian sementara aktivitas pengerukan.

"Setelah itu, aktivitas pengerukan sempat berhenti dan kapal perusahaan ditarik dari perairan Muara Way Tulang Bawang," lanjut Nasir.

Penghentian itu tidak bertahan lama. Pada pertengahan 2026, pengerukan pasir laut kembali muncul dan diduga dilakukan perusahaan yang sama. Warga menilai aktivitas itu berjalan tanpa pemberitahuan maupun pelibatan nelayan setempat.

Rajungan Andalan Nelayan Terancam, Ekspor Lampung Rp518 Miliar Dipertaruhkan

Nasir menegaskan pengerukan berpotensi mengganggu wilayah tangkap dan habitat biota laut, termasuk kepiting rajungan serta ikan yang menjadi komoditas andalan nelayan Kuala Teladas. Lampung sendiri tercatat sebagai salah satu penyumbang ekspor rajungan nasional.

Data DKP Provinsi Lampung tahun 2025 mencatat volume ekspor rajungan mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp518 miliar. Angka itu menunjukkan betapa besar kepentingan ekonomi pesisir yang taruhannya.

Persoalan ini, menurut Nasir, bukan sekadar soal aktivitas ekonomi. Warga pesisir menuntut jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan MA Batalkan Aturan Penjualan Pasir Laut

Masyarakat juga menyoroti Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Putusan itu membatalkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) yang berkaitan dengan pemanfaatan serta penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut.

Merujuk putusan tersebut, warga meminta pemerintah memperhatikan ketentuan hukum dalam mengawasi aktivitas pengerukan di perairan Muara Way Tulang Bawang. Pengawasan dinilai belum berjalan konsisten lantaran aktivitas yang sama kembali muncul setelah sempat dihentikan.

Empat Tuntutan Warga Pesisir

Melalui aksi di perairan Muara Way Tulang Bawang, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan bersama nelayan Kuala Teladas menyampaikan empat tuntutan:

  • Menolak segala bentuk penambangan pasir yang merusak ekosistem laut.
  • Mendesak penghentian seluruh aktivitas yang berdampak terhadap wilayah tangkap nelayan.
  • Meminta pemerintah melindungi ekosistem dan hak ekonomi masyarakat pesisir.
  • Menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan memeriksa aktivitas pengerukan, termasuk memastikan kelengkapan perizinan dan dampak lingkungannya. Nelayan Kuala Teladas menegaskan penolakan terhadap kegiatan yang dinilai mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

Reporter: Teguh Prasetyo
Sumber: kupastuntas.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top