BANDAR LAMPUNG — Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang digelar Senin (21/9/2026) berjalan tidak mulus. Rycko Menoza, MBA ditetapkan sebagai ketua terpilih, namun penetapan itu tidak diikuti terbentuknya kepengurusan baru.
Rycko menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran. Karena tidak ada pesaing, ia ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua terpilih.
Tahapan kemudian berlanjut ke tim formatur yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Bandar Lampung untuk periode berikutnya. Di titik inilah persoalan mulai mencuat.
Salah seorang anggota tim formatur, Rifai, mempertanyakan fungsi tim formatur apabila dokumen susunan kepengurusan tidak diperlihatkan kepada seluruh anggota.
"Buat apa bentuk tim formatur kalau SK pengurusan tidak diperlihatkan kepada masing-masing anggota tim formatur," kata Rifai.
Pernyataan itu menjadi salah satu titik yang memperlihatkan adanya keberatan dalam proses pembahasan. Anggota formatur tidak berada dalam satu pandangan mengenai komposisi maupun mekanisme penyusunan kepengurusan.
Perbedaan pandangan tersebut berkembang menjadi ketegangan di dalam forum. Alih-alih menghasilkan kesepakatan, pembahasan justru menemui jalan buntu.
Persoalannya bukan lagi pada tahap pemilihan ketua, karena tahap itu telah selesai dengan terpilihnya Rycko Menoza. Kebuntuan terjadi pada tahap berikutnya, yakni menentukan susunan kepengurusan.
Karena tidak tercapai kesepakatan di tingkat tim formatur, susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Bandar Lampung belum dapat ditetapkan secara lengkap. Musda XI menghasilkan ketua terpilih, tetapi belum menghasilkan struktur kepengurusan secara utuh.
Sejak awal, forum Musda XI diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan memperkuat soliditas Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Namun setelah ketua terpilih, persoalan justru muncul ketika proses bergeser pada pembentukan struktur organisasi.
Penyelesaian deadlock kini berada pada tahap lanjutan. Kepengurusan harus kembali dibahas hingga ditemukan titik temu yang dapat diterima dalam mekanisme organisasi.
Sebelum persoalan tersebut selesai, proses menuju kepengurusan definitif dan tahapan pelantikan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Musda XI Golkar Bandar Lampung menyisakan satu fakta utama: ketua sudah terpilih, tetapi meja formatur gagal mencapai kesepakatan.