BANDAR LAMPUNG — Wacana percepatan pemilu yang belakangan mengemuka dinilai tidak memiliki fondasi yang sebanding dengan momentum historis tahun 1998. Anwar Syarifuddin, pengamat politik di Lampung, menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi dan penegakan hukum saat ini tidak memicu kemarahan masif publik seperti yang terjadi menjelang keruntuhan Orde Baru.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi analisis Budi Arie Setiadi yang sempat viral dan kemudian diklarifikasi sebagai pendapat pribadi. Anwar menilai perbandingan antara situasi kini dan akhir 1990-an adalah hal yang keliru.
Anwar memaparkan sejumlah indikator yang membuat wacana tersebut kehilangan relevansi. Ia merinci tiga aspek utama yang membedakan situasi saat ini dengan masa pra-reformasi.
"Tahun 98 mana ada pengungkapan kasus-kasus korupsi, sehingga membuat rakyat menjadi marah yang menuntut pergantian rezim dan segera dilaksanakannya pemilu ulang yang jurdil," tegas Anwar kepada media ini.
Menurutnya, proses hukum yang berjalan transparan saat ini justru menjadi katup pengaman yang meredam potensi gejolak sosial. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi mandeknya hukum pada akhir 1998 yang memicu demonstrasi besar-besaran.
Sebelumnya, Budi Arie Setiadi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital itu angkat bicara terkait pernyataannya yang viral. Dalam keterangan resminya, ia menegaskan bahwa analisis mengenai kemungkinan percepatan pemilu sebelum 2029 itu murni pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan Budi Arie tersebut sebelumnya memicu perdebatan di ruang publik dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Namun, dengan klarifikasi yang ia sampaikan, polemik mengenai wacana tersebut diharapkan dapat mereda.
Anwar menambahkan, fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebaiknya diarahkan pada penguatan ekonomi dan penyelesaian agenda pembangunan yang sudah berjalan, bukan pada wacana politik yang tidak memiliki urgensi. Ia menilai stabilitas nasional adalah prioritas yang tidak boleh diganggu oleh spekulasi tanpa dasar yang jelas.